JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Kerja Komisi I DPR Papua mempertanyakan turunnya kuota penerimaan calon anggota Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) pada tahun 2019, yang tidak mencapai kuota 70 persen. Sedangkan, non OAP mencapai lebih dari 30 persen.
“Turunnya penerimaan OAP tahun ini, ya kita pertanyakan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, SH, Rabu, 3 Juli 2019.
Tan Wie Long mengatakan, turunnya penerimaan anak-anak OAP pada seleksi anggota Polri itu, apakah berbarengan dengan penerimaan CPNS atau ada hal-hal lain.
“Apakah ini berbarengan dengan penerimaan CPNS, atau ada hal-hal lain. Saya pikir ini ranahnya pimpinan DPR Papua kira-kira kapan bisa saling memberikan informasi atau dengar pendapat dengan Polda Papua agar diketahui seperti apa,” tandasnya.
Yang jelas, kata Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Along ini, pihaknya terus mendorong anak-anak OAP untuk mengisi semua lini, terutama dalam penerimaan anggota TNI dan Polri.
Dalam penerimaan itu, ada 200 orang anak OAP yang tidak lolos seleksi kesehatan dan psikologi. Dari kuota 70 persen atau setara 150 orang anak Papua, namun yang lolos seleksi hanya 123 orang, tidak sampai 70 persen kuota.
Terkait dengan itu, Along berpendapat secara perspektif ada beberapa hal yang harus dipikirkan, diperjuangkan dan memberikan perhatian yang serius bagi anak-anak OAP yang ingin mengikuti tes, baik Polri maupun TNI.
“Jadi, jika bicara khusus tes penerimaan Polri selama ini, bukan kali saja, bahkan bertahun-tahun minim keberhasilan OAP di dalam ikut tes reguler maupun tes kejuruan Polri. Nah, sekarang kalau saya melihat ini, bukan harus melihat sekarang saja kenapa anak-anak OAP bisa gagal,” paparnya.
Namun, kata Bendahara Fraksi Golkar DPR Papua ini, harus melihat dari hulunya. Pertama, berkaitan dengan pendidikan, seperti apa anak-anak OAP ini ketika sekolah, kedua kehidupan gizi dan kecukupan makan mereka dan intelektual mereka.
Untuk itu, Along mengajak Pemprov Papua, DPR Papua, pemerintah kabupaten/kota hingga distrik dan kampung, melihat semua hal yang dibutuhkan anak-anak OAP yang dipersiapkan masuk menjadi anggota Polri atau TNI.
“Jadi, persiapan dari hulu atau kampung, dasar pendidikannya, bagaimana orang tua membina anak-anaknya. Kalau sekarang kita melihat dari pandangan perspektif, setelah dia ikut test ternyata banyak yang gagal,” ujarnya.
Padahal, ujar Along, ada hal-hal yang dinilai itu misalnya ada dugaan permainan di tingkat permainan test, ada asumsi masyarakat karena ada suap masuk Polri dan TNI. Itu sebenarnya sebuah hal yang harus dipikirkan untuk persiapan mengikuti test itu.
Apalagi, pihaknya mendengar kabupaten/kota sudah ada pengalokasian dana oleh pemerintah kepada siswa-siswa yang sebelum mengikuti test Polri dan TNI termasuk IPDN, dilakukan pembinaan terlebih dahulu, baik fisik dan lainnya.
“Justru sebenarnya pada saat test penerimaan TNI dan Polri itu, sudah lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, tidak seperti 5 – 10 tahun lalu,” tandasnya.
Bahkan, kata Along, Polri dan TNI sangat komitmen dengan memberikan perhatian untuk sebelum anak-anak OAP ikut test, mereka dibina dan dibekali dulu fisik dan ilmunya.
“Sekarang itu, keberhasilan kita di dalam sebuah program yang diikuti anak didik bukan serta merta menuntut hak untuk berhasil. Tapi harus didorong dengan syarat yang dibutuhkan. Saya pikir ini, harus dipikirkan dan diterapkan, sehingga cita-cita anak-anak OAP bisa berhasil,” katanya.
Beberapa tahun terakhir, diakui Along, penerimaan anak-anak OAP menjadi anggota Polri dan TNI cukup tinggi, namun pada tahun 2019, seleksi penerimaan untuk anak-anak OAP mengalami penurunan.
“Apa karena bersamaan dengan CPNS? Itu bisa juga. Soal kegagalan OAP dalam seleksi penerimaan anggota Polri, kami Komisi I pernah sampai ke Mabes Polri. Sudah menanyakan tentang hal-hal ini. Dan, kita tahu setiap tahapan seleksi, langsung diumumkan. Jadi, tidak disembunyikan lagi,” pungkasnya. (bat)
