JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Sekretariat Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua yang berada di Hamadi, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis, 4 Juli 2019.
Sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau didampingi Sekretaris Komisi Natan Pahabol bersama anggota komisi, Ignasius W Mimin, Yahonis L Ronsumbre dan Frits Tobo Wakasu bersama staff ini, memukan sejumlah permasalahan.
Dalam sidak ini, Kepala Staf PB PON Papua, Frengky Beneftar mengakui jika dari 4 bidang yang ada di PB PON, tidak semua aktif melakukan aktivitas di sekretariat. Bahkan, mereka melakukan aktivitas di dinas masing-masing.
“Mereka kerja di sana dan hasil yang disampaikan ke kita, itu baru bidang akomodasi saja. Yang lain, sampai sekarang belum, padahal ada 4 bidang, tapi dibawah ada sub-sub bidang,” ungkap Frengky menjawab pertanyaan anggota Komisi V DPR Papua.
Selain itu, soal berbagai pembangunan venue cabor PON, Komisi V DPR Papua menemukan jika Sekretariat PB PON tampaknya tidak mengetahui dimana saja lokasinya.
“Kami pribadi belum tahu dimana, ketika Komisi V DPR Papua menyurat ke kami soal lokasi venue,” kata Frengky.
Anggota Komisi V DPR Papua, Ignasius Mimin langsung menyela, mestinya PB PON mengetahui berbagai lokasi venue cabor, meski dibangun oleh Disorda.
“Mestinya, ada informasi grand desain venue PON ini. Bahkan, bisa ditampilkan progres-progresnya di PB PON ini,” kata Maria Duwitauw, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua menambahkan.
Sebab, kata Maria Duwitauw, jika pelaksanaan nantinya, pengendalinya adalah PB PON, semua informasi terkait PON mesti harus ada di Sekretariat PB PON, bukan di Disorda.
“Kami dapatkan di Bandung, mestinya ada di PB PON. Bukan di dinas. Ini harus dikembalikan ke relnya,” tandas Maria.
Namun, Frengky mengaku jika yang terjadi tidak seperti itu. Bahkan, dari awal kantor PB PON berdiri, Ketua Harian sudah menyampaikan agar bekerja sesuai tufoksi, tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
Bahkan, ketika ditanya Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol soal rapat bersama OPD maupun lainnya. Frengky mengungkap jika 2 bulan lalu melakukan pertemuan dengan semua bidang, namun banyak yang tidak datang.
“Sudah berulang diundang, tapi yang datang bukan orang yang mengambil keputusan. Kebanyakan mereka sibuk, jadi staf yang datang,” katanya.
Komisi V DPR Papua juga menyoroti sejumlah bidang yang dipimpin atau koordinatornya para kepala dinas, sehingga dikhawatirkan tidak fokus. “Sebenarnya ini tidak boleh terjadi,” kata Ignasius Mimin.
Selain itu, saat bertemu Komisi V DPR Papua ini, PB PON Papua mengeluhkan Dinas Olahraga dan Pemuda Papua yang mengambil alih beberapa tugas dan wewenang PB PON XX Papua.
“Sejak awal kami sudah menyarankan kepada Ketua Harian PB PON XX Papua, agar Dinas Olahraga dan Pemuda Papua jangan mengambil alih tugas PB PON XX Papua. Misalnya, dokumen administrasi persiapan penyelenggaraan PON seharusnya kami pegang,” ujarnya.
Akan tetapi, hingga kini Disorda Papua masih menyimpan dan tidak membagikan salinan sejumlah dokumen yang dibutuhkan PB PON Papua untuk menjalankan tugas mereka.
Ia mencontohkan, hingga saat ini PB PON Papua belum memiliki salinan surat keputusan 47 cabor yang dipertandingkan dalam PON Papua. PB PON Papua juga tidak memiliki data persebaran pembangunan arena pertandingan (venue) di setiap klaster.
Frengky menambahkan, meski pembangunan venue tanggungjawab Disorda Papua, PB PON Papua tetap membutuhkan dokumen administrasi yang terkait dengan penyiapan arena pertandingan di setiap klaster.
Apalagi, pelaksanaan PON Papua tergolong rumit, karena dilangsungkan di lima klaster atau gugus wilayah berbeda, yaitu Jayapura, Biak, Jayawijaya, Mimika dan Merauke.
“Saya pribadi sampai sekarang juga belum tahu pasti di mana saja venue-venue PON ini akan dibangun. Padahal, secara administrasi kami mestinya tahu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika ada yang bertanya, bagaimana kami menjelaskannya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRP, Maria Duwitau mengatakan pihaknya akan menanyakan keluhan PB PON XX Papua itu kepada Disorda Papua pada rapat lintas komisi DPRP dengan para mitra yang diselenggarakan pekan depan.
“Ini kami baru mendengar sepihak, kami akan tanya ke Disorda. Jika benar kewenangan PB PON diambil alih Disorda, itu tidak dibenarkan. Semua pihak terkait harus bekerja sesuai tanggung jawabnya,” kata Maria Duwitauw.
Sekretaris Komisi V DPRP, Natan Pahabol menambahkan, sidak yang dilakukan pihaknya beberapa hari terakhir ke sejumlah lokasi pembangunan venue di klaster Jayapura dan kantor PB PON, untuk melihat gambaran kesiapan di lapangan.
Gambaran itu, katanya, akan dijadikan bahan pihaknya untuk ditanyakan kepada pihak terkait dalam rapat bersama nantinya. (bat)
