TIMIKA, Papuaterkini.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua menggelar konsultasi publik terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda), baik Raperdasi dan Raperdasus di wilayah adat Meepago, yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Timika, Kabupaten Mimika, Kamis, 8 Agustus 2019.
Keempat raperda itu, diantaranya Raperdasi tentang Keanggotaan DPR Papua yang Ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan periode 2019-2024, Raperdasi tentang Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua, Raperdasus Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat di Papua dan Raperdasus Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua.
Konsultasi publik ini dipimpin Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau didampingi anggota Bapemperda DPR Papua, Thomas Sondegau dan Jhon R Gobai serta dihadiri Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom.
Anggota Bapemperda DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, jika publik di wilayah Meepago, khususnya di Mimika, pihaknya fokus pada empat Raperda yang menjadi prioritas dan membutuhkan masukan dari masyarakat.
Sebab, kata Thomas Sondegau, dalam konsultasi publik terhadap 10 raperda ini, dilakukan juga di wilayah adat Tabi berpusat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, wilayah adat Saireri di Kabupaten Biak, wilayah adat Laapago di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah adat Anim Ha di Kabupaten Merauke.
“Empat Raperda yang menjadi prioritas itu, sangat penting untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai perda dalam masa sidang DPR Papua ke depan,” kata Thomas Sondegau.
Dikatakan, ada berbagai pertimbangan kondisi dan situasi daerah, seperti pelaksanaan penetapan anggota DPR Papua melalui kursi pengangkatan atau 14 kursi dalam waktu dekat, akan dijalankan tahapan-tahapan proses rekrutmen calon anggota yang mewakili daerah atau wilayah adat Meepago.
Selain itu, kata Thomas, buruh OAP merupakan bagian komponen bangsa dalam menggerakkan pembangunan perekonomian perlu dapat perlindungan keberadaan, keberpihakan, dan pemberdayaannya, sehingga ke depan tak menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial antar pekerja atau pencari kerja.
Thomas menambahkan, jika negara bertanggungjawab menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM.
“Dari itu semua, lewat konsultasi publik ini, kami membutuhkan masukan sehingga bisa dijadikan masukan dalam pembahasan dan penetapan Raperda itu,” imbuhnya.(bat)
