JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kasus persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, yang memantik aksi di Papua dan Papua Barat yang akhirnya berujung anarkis, menjadi perhatian serius Fraksi Golkar DPR Papua.
Bendahara Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long menyatakan kepada semua pihak bahwa peristiwa rasisme yang terjadi di luar Papua, sesungguhnya sudah ditangani secara hukum. Tapi, imbas dari rasisme ini mengakibatkan duka bagi Orang Asli Papua (OAP) atau orang yang tinggal di Papua.
“Problematik yang dirasakan ini, sesuatu hal yang tidak terduga. Persoalan yang diakibatkan dari persekusi dan rasisme itu, yang menjadi korban adalah kita yang ada di Papua, baik Orang Asli Papua maupun yang tinggal di Papua,” kata Tan Wie Long, Jumat, 6 September 2019.
Tetapi, kata Along, sapaan akrabnya, Fraksi Golkar DPR Papua menyerukan agar semua pihak untuk melakukan introspeksi diri. Seluruh elemen bangsa yang ada di Indonesia yang ada di Tanah Papua untuk menginstrospeksi diri, karena sesungguhnya persoalan Papua tidak semudah yang dibayangkan.
Akar masalah yang selama ini selalu ditutup tutupi, selalu dihindari dalam tanda petik oleh elemen bangsa, para petinggi negara, lanjut Along, tidak bisa terus menerus itu dibiarkan.
Along, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Papua ini mengatakan, jika saat ini bagaimana penguasa negara, pemerintah pusat membuka diri untuk berdialog sejujur-jujurnya, artinya dialog ini jangan hanya mengandalkan orang-orang asli Papua yang punya kedudukan di pemerintah, tetapi lebih fokus bagaimana berdialog dengan orang asli Papua yang selama ini berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dialog mestinya melibatkan orang asli Papua yang selama ini berseberangan dengan NKRI. Nah, itu yang paling penting. Jika ini berani dilakukan oleh negara, ini ada satu solusi yang pada muaranya nanti, benar-benar bisa diterima semua pihak, seperti di Aceh,” kata Along.
Mantan Ketua DPRD Mamberamo Raya ini juga mengajak semua pihak untuk merenungkan peristimewa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, sehingga apakah di pusat atau di Papua untuk menjadikan persolan tragedi ini, menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat kelam. Artinya, peristiwa sejarah ini, jangan terulang kembali.
Selain itu, kata Along, pemerintah pusat atau negara harus mengakui tentang kegagalan mereka membina, memberdayakan dan memperhatikan dan memperjuangkan tentang hak-hak orang asli Papua, salah satu contohnya empat pilar kebangsaan yang dilakukan oleh MPR dan DPR RI, sehingga terjadi peristiwa ledakan sosial di Papua.
“Sekarang kita bertanya kepada negara, sosialisasi empat piliar kebangsaan, apakah itu betul-betu secara murni dan konsekuen sudah dilakukan di seluruh rakyat Indonesia atau tidak? Kalau itu dilakukan, kenapa terjadi persekusi dan rasisme di Jawa?,” tandas Mantan Anggota DPRD Sarmi ini.
Untuk itu, kata Along, hal ini perlu dikoreksi dan ditinjau ulang oleh negara, terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan, karena ternyata tidak menyentuh.
Along berharap Pemerintah dan negara, jangan alergi untuk menerima kritikan-kritikan terhadap persoalan Papua, tetapi memberi kewenangan secara utuh kepada orang Papua, apa yang mau dia urus di rumahnya, karena yang bisa urus orang Papua sendiri, bukan orang lain.
“Itulah yang kita mau, supaya hal-hal yang mendasar masalah hak dasar hidup, hak ekonomi dan persoalan Papua, biarlah Papua yang urus. Ada lima hal yang tidak bisa diurus oleh daerah, itulah diurus oleh pusat. Itulah yang namanya kekhususan di Papua,” katanya.
Along pun berharap ada kedamaian yang hakiki di Tanah Papua, dimana saja. Jangan perdamaian itu, hanya sifatnya seporadis atau simultan saja.
“Damai di Tanah Papua ini harus kakiki. Nanti terjadi ini baru semua dengan muka-muka seolah-olah tidak berdosa, mengekspresikan tentang masalah atau perhatiannya kepada Papau. Itu bukan begitu. Orang asli Papua itu juga manusia yang beradap,” ujarnya.
Along menambahkan, jika kejadian beberapa hari lalu, menjadi pelajaran yang sangat pahit oleh bangsa ini, oleh negara ini.
“Mari kita semua duduk bersama-sama, mari kita semua duduk berdamai, mari kita semua dengarkan apa yang menjadi keinginan dan aspirasi dari masyarakat Papua,” imbuhnya. (bat)
