JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua meminta Pemprov Papua memastikan nasib 20 anak Papua yang dibiayai dari dana Otsus dan telah menyelesaikan pendidikan sekolah pilot di Banyuwangi sejak 2017.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitauw mengatakan, anak-anak tersebut sudah selesai dari sekolah pilot yang dibiayai pemprov Papua. Setelah mereka selesai mereka kembali ke Jayapura, namun mereka justru menganggur.
Padahal, kata Maria Duwitauw, mestinya mereka magang karena mereka butuh 500 jam terbang untuk mendapat lisensi terbang.
“Tapi hingga kini belum ada harapan kepada mereka. Padahal Bupati Paniai, Meki Nawipa membiayai lima anak yang selesai pendidikan penerbangan dia langsung promosikan ke perusahaan penerbangan dan mereka bisa kerja,” kata Maria Duwitau usai pertemuan dengan 20 anak Papua yang telah lulus pilot itu di Komisi V DPR Papua, Selasa, 1 Oktober 2019.
Dikatakan, dari 20 anak yang sudah selesai sekolah pilot, 12 lainnya sudah kembali ke kampung mereka masing-masing, tinggal 8 orang yang bertahan di Jayapura.
“Anak-anak ini dibayai dana Otsus Papua untuk sekolah penerbangan. Kenapa Pemprov Papua tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Pemkab Paniai,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Maria, Komisi V mendesak Gubernur segera mencari jalan keluar untuk anak-anak ini agar mereka ada lapangan pekerjaan. sebab masih banyak anak-anak Papua yang sementara masih sekolah pilot.
“Yang sudah selesai saja belum dapat kerja, tapi yang lainnya masih ada yang sekolah. Ini sama saja menambah pengangguran. Kalau begitu lebih baik tidak usah kasih keluar dana Otsus biayai mereka kalau tidak mampu mencari lapangan kerja untuk mereka. Kalau mereka nganggur biaya itu sia-sia,” ujarnya.
Katanya, anak-anak yang sudah selesai sekolah pilot ini, ada yang jadi security salah satu maskapai di bandara dan ada yang porter di Kargo. Jika Biro Otsus mau membiayai anak sekolah hanya untuk jadi porter atau security, lebih baik tidak usah.
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol menambahkan, jika pemerintah sudah sekolahkan mereka sebagai pilot, pihaknya berharap Pemprov segera menganggarkan anggaran dalam APBD induk 2020 agar ada MoU dengan beberapa maskapai agar anak-anak ini bisa terdaftar di situ.
“Tidak lagi jadi pengangguran ketika selesai. Langsung praktek di maskapai itu. Ini jadi pelajaran dan catatan penting bagi pemerintah. 500 jam terbang itukan menjadi catatan wajib untuk mendapat lisensi penerbangan,” kata Natan.
Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menilai ini lucu karena anak-anak ini menggunakan dana besar bersekolah, namun setelah selesai mereka tidak bisa praktek. “Ini baru 20 anak masih ada puluhan lagi yang sekolah kini dan biayai pemprov Papua,” kata Jack.
Jack Komboy menyarankan, Pemprov Papua melakukan MoU dengan Maskapai. Atau tidak berkomunikasi dengan BUMN agar BUMN yang membuka ruang itu kepada maskapai, karena kini mereka selesai sekolah, kembali tapi hanya menganggur. (bat)
