MERAUKE, Papuaterkini.com – Warga Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak parah di daerah itu.
Apalagi, akses jalan di Distrik Jagebob itu, digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, terutama untuk menjual hasil bumi ke kota maupun akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Hal itu disampaikan para kepala kampung, Kepala Distrik Jagebob dalam Tatap Muka Dengan Masyarakat Dalam Rangka Hearing/Dialog Komisi IV DPR Papua di Balai Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Sabtu, 29 Februari 2020.
Dalam acara ini, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE, didampingi Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup bersama anggota komisi diantaranya Boy Markus Dawir, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Mesak Magai, Fadly Nasrullah dan Alfred Anouw.
Sementara itu, Pemkab Merauke diwakili Asisten II Setda Merauke, HBL Tobing, Ketua DPRD Merauke, Benyamin IR Latumahina, Kepala Dinas PUPR, Romanus Sujatmiko dan Kepala Dinas Perhubungan Merauke.
Kepala Distrik Jagebob, Ronald Mahuze mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPR Papua ke Distrik Jagebob, yang memiliki 14 kampung, terdiri dari 1 kampung lokal dan 13 kampung eks transmigrasi dengan jumlah 8 ribu lebih warga.
“Ya, memang struktur tanah di Merauke terutama jalan dan jembatan memang menjadi masalah di Jagebob, bahkan menjadi tantangan berat bagi pengembangan ekonomi social masyarakat, pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Kadistrik Ronald Mahuze berharap permasalahan infrastruktur jalan yang menjadi persoalan di Jagebob ini, dapat dicarikan solusinya.
“Ada jalan yang ada papan kayu, itu hasil kerja masyarakat. Itu sudah dilakukan dua tahun berturut-turut, agar jalan bisa dilalui, karena rusak,” imbuhnya.
Warga Jagebob I3, Suroso mengakui akibat kerusakan jalan yang cukup parah di wilayah Jagebob, sejumlah anak terpaksa putus sekolah.
“Ya, karena jalannya rusak parah, anak-anak tinggal di sini saja. Yang bisa meneruskan sekolah ya mereka pindah ke bawah,” katanya.
Suroso mengaku tidak tahu, apakah jalan Jagebob itu masuk ruas jalan provinsi atau kabupaten. Namun, ia berharap kepada Komisi IV DPR Papua untuk memperjuangkan agar jalan itu diperbaiki.
Warga lain, menambahkan sebenarnya ruas jalan aspal dari Merauke ke Jagebob ini, bisa bertahan lama, namun material yang digunakan tidak bagus, sehingga membuat jalan cepat rusak.
“Jalan ini bisa bagus dan tahan lama, namun karena kurang kontrol terhadap material, maka jalan cepat rusak seperti di Sermayam, Jagebob dan daerah lain,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi akses jalan yang rusak itu, mengakibatkan kesulitan untuk transportasi bagi pasien yang akan dibawa ke RSUD Merauke.
“Tiap tahun, ya kami hadapi itu masalah jalan dan jembatan yang rusak. Kami harap Komisi IV DPR Papua membantu kami,” imbuhnya.
Bahkan, warga Jagebob terkadang secara swadaya memperbaiki jalan itu dengan memasang papan kayu agar bisa dilewati kendaraan.
Sutejo, warga Jagebob lainnya berharap agar ada dukungan alat berat ketika ruas jalan Jagebob rusak bisa digunakan untuk memperbaiki.
Terkait aspirasi itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan, terkait jalan rusak jika memang karena material yang tidak sesuai standar atau spesifikasinya, tentu akan menjadi catatan Komisi IV DPR Papua.
“Kami peduli pembangunan ini, makanya kami datang untuk meninjau jalan ini,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup menambahkan, jika ruas jalan menuju Jagebob ini memang sudah dibangun dengan APBD provinsi.
“Kami sudah perjuangkan untuk pembangunan jalan sampai ke Jagebob ini dari provinsi. Dulu jalan aspal ini bagus, tapi ternyata sudah rusak mulai 2016 – 2019, kenapa bisa? Karena semua infrastruktur lebih diarahkan ke PON XX, setelah PON ya kami akan perjuangkan, kita tidak boleh janji, tapi kita lihat bukti di 2021,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir juga menambahkan, ruas jalan yang memang menjadi hak provinsi, ada di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Merauke.
“Karena ini anggaran tidak banyak, sehingga kegiatannya menetes setiap tahun, kecuali 2017 sampai ke 2020 kita focus ke PON. Tadi, akses jalan Merauke – Jagebob masuk ruas provinsi untuk diselesaikan,” katanya.
Dikatakan, jika memang kurang pengawasan, tentu material yang digunakan tidak sesuai sesuai spesifikasi, sehingga diharapkan BPK memeriksanya.
“Yang jelas, ruas jalan provinsi ini kami akan lihat, mana yang harus diperbaiki dan bangun baru. Bapak-ibu tidak perlu khawatir, apa yang bisa hari ini pakai bertahan dulu, sambil menunggu selesai PON, sehingga ruas jalan setiap tahun kita biayai, pasti ada anggarannya untuk tahun anggaran 2021,” imbuhnya.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim menambahkan, jika ruas jalan di Merauke itu menjadi prioritas, tentu pihaknya akan melihat dan akan didorong.
Soal material yang dinilai masyarakat tidak sesuai perencanaan atau spesifikasi? Beatrix Monim menambahkan, hal itu menjadi perhatian dan catatan Komisi IV DPR Papua bersama OPD terkait.
“Kami akan bicarakan dengan mitra. Tentunya temuan masyarakat ini berbeda, karena kita melihat suatu pekerjaan infrastruktur itu, tidak bisa kasat mata, harus ada penelitiannya,” jelasnya.
Di samping itu, imbuh Politisi Partai Nasdem ini, soal material terkait sebenarnya ada material di Kawagit, Boven Digoel yang sudah diteliti oleh ITB dinilai memenuhi syarat, jika dibandingkan dengan mendatangkan pasir dari luar.
“Ya, kami akan diskusi. Selama di Merauke kendala begitu besar terutama material, misalnya anggaran Rp 20 miliar bisa untuk sekian kilometer jalan, namun karena material harus didatangkan dari luar tentu harga mahal dan tidak bisa membangun jalan yang panjang. Ini menjadi catatan kami, sehingga ada efesiensi biaya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tatap muka ini, Komisi IV DPR Papua menyerahkan bantuan bahan makanan, seng dan semen kepada warga Jagebob. (bat)
