JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid 19 di Tanah Papua dengan melakukan pembatasan sosial selama 14 hari ke depan, mendapat respon positif dari Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH.
Mega Nikijuluw mengatakan, dengan adanya musibah seperti ini, maka akan berimbas pada ekonomi. Apalagi, pembatasan sosial ini berlangsung selama 14 hari, sehingga ini sangat berimbas pada masyarakat bawah yang ekonomi lemah.
“Jika untuk kalangan atas atau menengah serta PNS itu tidak ada masalah bagi mereka karena gaji mereka tetap jalan. Tapi, bagaimana dengan nasib masyarakat kecil kita yang ekonominya lemah lantaran harus bekerja di luar rumah? Apalagi seperti petani, nelayan, supir taksi dan tukang ojek, itukan penghasilan mereka begitu dia dapat langsung beli makan atau langsung membeli kebutuhan keluarganya sehingga jika mereka-mereka ini juga harus tinggal di rumah selama 14 hari, maka penghasilan mereka pun tidak ada lagi,” kata Mega Nikijuluw, Rabu, 25 Maret 2020.
Dengan situasi seperti itu, Politisi Partai PDI Perjuangan ini mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil selama 14 hari itu.
“Masyarakat ekonomi lemah ini juga kan harus diperhatikan to. Mereka mau dapat dari mana penghasilannya jika mereka tidak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Lalu mereka mau beli makan pakai apa kalau tidak kerja? Untuk itu pemerintah juga harus pikirkan hal ini. Nanti kalau mereka jatuh sakit lalu semua pada bilang kena covid-19, padahal mereka sakit karena kelaparan. Jadi pemerintah juga harus perhatikan mereka,” ujar Mega.
Lebih lanjut, hal ini jangan hanya dilihat dari satu sisi atau jangan hanya dilihat dari sisi kesehatannya saja, tapi juga bisa melihat dari sisi ekonomi dalam kehidupan mereka sehari-hari.
“Jadi, dua-duanya harus jalan dengan baik, karena kalau perut kenyang kita bisa sehat. Kesehatan itu memang penting, tapi kalau kalau ekonominya juga tidak memungkinkan bisa fatal,” paparnya.
Bahkan, imbuh Mega, dengan keadaan seperti ini pedagang-pedagang juga akan mengambil keutungan dengan menaikkan harga bahan makanan atau pangan seenaknya.
“Pemerintah juga harus perhatikan ini dan menghimbau para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang khususnya harga bahan makanan (bama) dengan seenaknya. Jika ada pedagang nakal yang menaikkan harga, maka harus diberi sanksi tegas,” tandasnya.
Terkait rencana sidak Komisi II DPR Papua ke pasar juga swalayan, kata Mega, pihaknya memang sudah merencanakan hal itu, namun juga harus melakukan koordinasi dengan mitra-mitra dari Komisi II dalam hal ini Dinas Prindagkopnaker.
Mega Nikijuluw menambahkan, jika dinas-dinas terkait sebagai mitra Komisi II belum siap turun melakukan sidak, maka pihaknya mengambil langkah sendiri untuk turun lakukan sidak.
“Kita juga punya hak prioritas sendiri sebagai DPR yang mempunyai rakyat. Kita kerja untuk rakyat, bukan untuk yang lain-lain. Jadi kalau mereka (Mitra Komisi II-red) belum siap turun, tidak masalah dan tidak ada salahnya kita ambil langkah seperti itu demi rakyat, karena kita memang kerjanya untuk rakyat,” pungkasnya. (tia/bat)
