JAYAPURA, Papuaterkini.com – Meskipun Pemerintah Provinsi Papua telah menutup akses laut dan udara yakni pelabuhan dan bandara dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid 19 di Tanah Papua, namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir akan kehabisan bahan makanan (Bama), selama pembatasan sosial dilakukan.
Pasalnya, Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR menegaskan bahwa bahan makanan hingga tiga bulan ke depan masih dalam keadaan aman atau mencukupi.
Untuk itu, Mustakim mengimbau masyarakat jangan panik, tetap tenang dan tidak perlu takut dengan keadaan saat ini.
“Kita tidak boleh dihantui ketakutan kehabisan bahan pangan,” kata Mustakim, Rabu, 25 Maret 2020.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, bahan pangan yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Papua untuk tiga bulan ke depan.
“Pemerintah sudah hitung bama yang ada saat ini dan cukup untuk kebutuhan tiga bulan kedepan. Kan isolasi wilayah juga hanya 14 hari. Dan larangan itu hanya berlaku untuk manusia, yang hendak berkunjung ke Papua, tapi barang ataupun logistik lainnya tetap boleh masuk,” jelasnya.
Untuk itu, Mustakim menyarankan masyarakat tidak perlu belanja yang berlebihan. Karena dengan berbelanja secara berlebihan akan membuka peluang bagi oknum-oknum pedagang nakal menaikkan harga bama.
“Saya mengimbau ke pedagang. Tapi saya yakin distributor tidak akan naik harga, biasanya oknum pengecer. Pengecer jangan coba-coba menaikkan harga karena ini dipantau,” tandas Mustakim.
“Jadi, jangan memanfaatkan situasi ini karena nanti rugi sendiri. Ini dipantau tim terpadu dan juga masyarakat sendiri. Makanya pedagang jangan memacu timbulnya hal-hal tidak diinginkan,” sambungnya.
Mustakim menambahkan, jika dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan pengecer. Hal ini dimaksud agar dapat mengecek langsung sejauh mana ketahanan pangan saat ini.
“Rencana Komisi II mau turun lapangan ke pasar sebenarnya sudah terjadwal, Tapi ada satu dan lain hal sehingga kami akan agendakan ulang. Kami tidak bisa turun sendiri, sehingga kami juga nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Karena tidak bisa kami Komisi II sendiri yang bergerak,” imbuhnya. (tia/bat)
