JAYAPURA, Papuaterkini.com – Adanya pemberitaan Kementerian Perhubungan RI telah mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Provinsi Papua, ditanggapi serius oleh Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM.
Apalagi, beberapa hari lalu, hasil kesepakatan Gubernur Papau bersama Forkompinda Papua seluruh bupati dan wali kota se Papua telah melakukan pembatasan sosial termasuk penerbangan dan pelabuhan guna mencegah masuknya virus Corona atau Covid-19 di Papua.
Menurut Rumbairussy, kebijakan yang dilakukan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanggulangan Virus Corona atau Covid-19, sehingga keputusan tersebut bukan bersifat mendadak dan tanpa dasar serta pertimbangan.
“Hari ini saya baca di berbagai media bahwa Kemenhub telah mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, silahkan saja. Tapi, yang jelas jangan sampai ada reaksi lebih dari masyarakat Papua,” tegas Yulianus Rumbairussy via selulernya, Jumat, 27 Maret 2020.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meminta pemerintah pusat jangan menyamakan Papua dengan daerah lain di tanah air ini. Sebab, yang lebih mengetahui kondisi Papua saat ini adalah pemerintah setempat.
Untuk itu, lanjut Yulianus Rumbairussy, pengambilan keputusan untuk membatasi penerbangan penumpang selama 14 hari itu merupakan langkah yang sangat tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Jadi, mau bicara Jakarta, Surabaya atau Yogyakarta kah, itu beda dengan Papua. Kita disini yang lebih tahu kondisi Papua,” tandasnya.
Apalagi, kata Rumbairussy, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua ini, semata-mata hanya untuk mencegah, jangan sampai penyebaran virus Corona atau Covid-19 masif di Papua. Terutama daerah yang bandaranya melayani penerbangan dari dan ke luar Papua.
“Ini tentunya dengan pertimbangan masuk akal, kita tidak bisa samakan Papua dengan daerah lain. Saya kira kita dengan Maluku dan NTT hampir sama mengalami berbagai keterbatasan,” ungkapnya.
Bahkan, ia sangat menyesalkan jika Kemenhub melakukan pencabutan pembatasan perbangan di empat bandara di Tanah Papua. “Mereka tidak tahu kondisi di sini. Jika kita sakit di sini, mereka tidak akan datang bantu kita. Jadi, stop dengan segala macam tindakan,” tegasnya.
Yulianus pun menegaskan, jika langkah yang diambil Pemprov Papua ini sudah sangat tepat. Mengingat pembatasan penerbangan yang dilakukan hanya bersifat sementara.
“Nanti kan dievaluasi. Ini bukan sesuatu yang terus menerus dilakukan. Masyarakat Papua saja memaklumi itu. Emangnya jika kita hentikan penerbangan di sini merugikan masyarkaat siapa. Semua di sini ada menerima hal itu. Kalaupun ada hal-hal kesulitan ya sudah kita maklumi dalam waktu 14 hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika memang ada surat pencabutan pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe.
“Tapi intinya kita tidak peduli dengan segala regulasi Kemenhub. Kita hanya pedilu kemanusian itu dulu. Orang Kemenkes Gugus Tugas saja bisa memaklumi itu kok. Kamu dari mana selama ini? DPR RI dan masyarakat saja dukung kok. Semua bisa menerima lalu kenapa Kemenhub yang tidak terima. Ada kepentingan apa?,” pungkasnya. (tia/bat)
