MERAUKE, Papuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua sempat meninjau ruas jalan yang menghubungkan Kota Merauke menuju ke Distrik Jagebob, yang tercatat merupakan ruas jalan provinsi.
Dalam kunjungan ke Kota Rusa Merauke, Jumat – Sabtu, 28 – 29 Februari 2020 ini, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim didampingi Sekretaris Komisi, Sinut Busup dan sejumlah anggota diantaranya Boy Markus Dawir, Apeniel Sani, Alfred Anouw, Fadly Nasrullah, Herman Yogobi dan Mesak Magai bersama staf ahli komisi dan staf.
Ketika Rombongan Ketua Komisi IV DPR Papua pulang setelah melakukan Tatap Muka Bersama Warga Jagebob untuk kembali ke Kota Merauke, namun salah satu mobil rombongan Tim Komisi IV DPR Papua sempat tertanam lumpur di Jagebob, lantaran ruas jalan rusak parah, tepatnya perbatasan Kampung Erom dan Gurinda Jaya.
Mobil yang ditumpangi Anggota Komisi IV DPR Papua, Mesak Magai, Apeniel Sani, Alfred Anouw dan Herman Yogobi sempat tertanam lumpur, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Beruntung, banyak pengemudi mobil yang melintas ruas jalan Jagebob itu, menolong dengan menarik mobil tersebut. Sekitar 150 meter, tidak jauh dari ruas jalan itu, mobil Terios yang dikemudikan warga juga tergelincir, akibat jalan rusak dan licin akibat hujan itu.
Ratno, salah seorang warga Jagebob mengakui setiap tahun kondisi jalan rusak parah. Apalagi, jika hujan turun, mengakibatkan jalan berlubang dan berlumpur.
Bahkan, warga terpaksa membuat jembatan dari papan kayu diatas jalan yang rusak itu, agar dapat dilewati kendaran roda dua maupun roda empat.
“Setiap tahun, beberapa ruas jalan Jagebob ini, selalu hancur alias rusak parah. Bahkan, sering mobil mogok, bahkan menginap di ruas jalan ini, karena jalan begini,” katanya.
Diakui, masyarakat terpaksa melakukan swadaya untuk memperbaiki jalan, termasuk dengan mamasang papan kayu agar dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merauke, Romanus Sujatmika mengakui jika ruas jalan itu, terdapat 15 spot yang mengalami kerusakan parah, sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama perekonomian di daerah itu, lantaran hasil bumi masyarakat tidak bisa dijual ke Kota Merauke.
Ketua DPRD Merauke, Benyamin IR Latumahina mengakui juga bahwa ruas jalan di Jagebob itu, terdapat banyak ruas yang rusak. Bahkan, terpaksa membuat jembatan kayu diatas aspal.
“Nah, memang kondisinya demikian. Terpaksa warga secara swadaya membuat jembatan kayu diatas aspal yang rusak itu, apalagi ketika musim hujan,” katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap Komisi IV DPR Papua untuk membantu mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruas jalan provinsi tersebut.
Asisten II Sekda Merauke, HBL Tobing mengungkapkan, jika ruas jalan provinsi di Kabupaten Merauke itu, terdapat dua ruas, yakni Merauke – Erambu 134 Km, Merauke – Kumbe – Domande – Bian sampai pertemuan Kabupaten Mappi panjangnya 170 Km.
Sedangkan, jalan kabupaten sendiri panjangnya 1.313 Km. “Kondisi jalan kami yang beraspal baru sekitar 500 Km. Jadi, belum mencapai 50 persen jalan di Merauke beraspal, masih banyak jalan tanah hampir 800 Km,” ungkapnya.
Sementara jalan nasional di Merauke, kata mantan Kadis PUPR Merauke, sepanjang 273 Km mulai Merauke – Sota – Bupul – Muting kearah Boven Digoel.
“Kami mohon perhatian dari Komisi IV DPR Papua terutama ruas jalan provinsi terutama Merauke – Jagebob – Erambu, karena ini agak terlupakan,” imbuhnya.
Kepala Dinas PUPR Merauke, Romanus Sujatmiko menambahkan, khusus ruas jalan Kuprik – Jagebob – Erambu memang sudah parah kerusakannya, sehingga dari Pemkab Merauke mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dari beberapa spot yang diperbaiki.
“Kurang lebih ada 15 spot yang kami perbaiki. Staf kami sudah 1 minggu tidur di sana untuk memperbaiki 15 spot jalan yang rusak itu,” katanya.
Pihaknya berharap ada perhatian terhadap ruas jalan untuk diprioritaskan oleh provinsi untuk diperbaiki agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan, terkait jalan rusak jika memang karena material yang tidak sesuai standar atau spesifikasinya, tentu akan menjadi catatan Komisi IV DPR Papua.
“Kami peduli pembangunan ini, makanya kami datang untuk meninjau jalan ini,” katanya.
Yang jelas, kata Beatrix Monim, apa yang menjadi harapan dari Pemkab Merauke sudah didengarnya dan akan dibawa Komisi IV DPR Papua ke provinsi.
“Tentu saja, tidak mungkin seluruhnya akan dijawab, karena ada 29 kabupaten/kota, namun saat ini fokus kita sukses PON,” imbuhnya. (bat)
