JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua akan memastikan stok atau persediaan bahan kebutuhan pokok dalam keadaan aman dalam menghadapi hari raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2020.
Untuk itu, Komisi II DPR Papua akan melakukan rapat dengan mitra kerja untuk memastikan persediaan atau stok bapok dan barang strategis lainnya, Jumat, 14 Mei 2020.
“Ya, kami akan Panja Ekonomi dengan mengundang mitra kami supaya kita dengar langsung dari Dinas Perindagkop Naker dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan ketersediaan bapok menghadapi pandemi Covid-19 selama 4 bulan ke depan,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Kamis, 13 Mei 2020.
Namun, kata Mega, ketersediaan bapok itu, bukan hanya untuk menghadapi pandemi Covid-19 saja untuk menghadapi 4 bulan ke depan, tetapi juga menghadapi hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi kenaikan harga bapok.
Untuk itu, lanjut Mega, Komisi II DPR Papua bersama mitra juga akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan bapok di tingkat distributor dan pasar.
Hanya saja, Komisi II DPR Papua mengingatkan para pedagang atau pengusaha untuk tidak mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19.
“Kita selalu berkoordinasi dengan mitra kita supaya kita dapat melihat langsung dan tetap mengawasi, jangan sampai ada penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan menari diatas penderitaan orang lain ditengah pandemi Covid-19, apalagi banyak tenaga kerja dirumahkan,” ujarnya.
Apalagi, kata Politisi PDI Perjuangan ini, akan ada pembatasan aktivitas masyarakat mulai pukul 06.00 sampai 14.00 WIT, tentu akan menambah kepanikan masyarakat.
“Yang jelas, ketersediaan bapok yang harus jadi prioritas. Jangan sampai sudah tidak ada bapok, harga tambah melambung tinggi,” katanya.
Soal rencana kedatangan kapal Pelni yang membawa bapok dan barang strategis lainnya, Mega mengaku jika Komisi II DPR Papua bersama mitra kerja akan turun memantau di Pelabuhan Jayapura.
Mega berharap agar beras di Merauke yang saat ini tengah panen atau dalam posisi surplus, mestinya pemerintah daerah bisa membelinya untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Sebab, para pengusaha tentu tidak akan mau mendatangkan beras dari Merauke, lantaran sulitnya transportasi ke Jayapura. “Jangan hanya ambil dari Sulawesi dan Jawa saja. Mestinya bisa membeli beras dari petani di Merauke. Kita harap Pemprov Papua yang beli untuk bantuan masyarakat terdampak Covid-19, sehingga ada perputaran uang bagi petani di Merauke,” tandasnya.
Ditengah pandemi Covid-19 di Papua, Mega berharap pemerintah mendorong masyarakat untuk bertani atau berkebun, sebab pemerintah tentu tidak bisa terus menerus memberikan bantuan bapok kepada masyarakat.
“Kita harus mendorong pangan lokal dalam pertemuan besok. Setelah itu, kita akan turun mungkin bersama Gugus Tugas Covid-19 ke Bulog dan titik mana lagi,” imbuhnya. (bat)
