JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Fernando AY Tinal, BA kembali bertemu dengan masyarakat yang berlangsung di Pantai Base G, Jayapura Utara, Kota Jayapura, 16 Maret 2020.
Dalam pertemuan itu, Fernando Tinal ingin mendengar langsung keluhan masyarakat, yang bisa diperjuangkan kepada pemerintah melalui DPR Papua, termasuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Fernando AY Tinal mengatakan, jika tujuan kegiatan ini sekaligus untuk mengetahui perkembangan dan mengawasi kerja dari mitra-mitra dan memberikan informasi, solusi dan mengambil kebijakan dan keputusan.
Dikatakan, Fraksi Golkar DPR Papua juga ingin mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua yang memiliki berbagai sektor usaha jangka panjang dan jangka pendek, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat .
Menurutnya, sebagai tolak ukur pembangunan dari hasil usaha masyarakat diberikan wewenang kepada masyarakat agar dapat menciptakan lapangan usahanya sendiri, melalui karya-karya pada masyarakat.
Sehubungan dengan konsistensi pembangunan ekonomi masyarakat seperlunya dapat membangun sektor ekonomi usaha berbasis distrik dan kampung, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terjawab sesuai dengan kebutuhan usahanya melalui sistem ekonomi makro yang dimiliki sehingga tidak dipengaruhi sistem ekonomi mikro.
Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Papua harus merencanakan prioritas utama dari tiga sistem yang dipengaruhi pada masyarakat antaranya, pertama, pelayanan pada masyarakat dengan memberikan kontribusi lapangan kerja dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan. Kedua, distributor dan ketiga konsumen dapat dilakukan oleh masyarakat Papua sekaligus dapat menikmati hasil karyanya di segala lapisan.
“Disamping itu, perlu pemberdayaan sosial budaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia (human ignity) , penggunaanya (Human utilization) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia termasuk pula dalam konteks ini pemberdayaan pada sektor pendidikan, kesehatan dan gizi agama dan adat istiadat,” imbuhnya. (bat)
