JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jayapura meminta dukungan DPR Papua dan Pemprov Papua agar memberikan anggaran bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam penanganan dan penanggulangan virus Corona atau Covid-19 di Ibu Kota Provinsi Papua ini.
Untuk itu, Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura bertemu dan melakukan rapat dengan DPR Papua yang dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS didampingi Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa dan Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy dan anggota di ruang Banggar DPR Papua, Kamis, 18 Juni 2020.
Usai pertemuan, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman, SH mengatakan, pertemuan ini, lantaran Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua sehingga dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentu harus cepat berkoordinasi, apalagi pada Mei 2020 terjadi lonjakan signifikan positif Covid-19.
“Tapi tidak ada yang terlambat untuk sesuatu kebaikan. Kami koordinasi terkait dengan anggaran dan solusi percepatan penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, dimana tadi dalam koordinasi ada banyak masukan dari pimpinan dan anggota DPR Papua untuk mengambil langkah-langkah kongkrit penanganan Covid-19 di Kota Jayapura,” kata Yuli Rahman.
Selain itu, lanjut Yuli Rahman, juga membicarakan refocusing anggaran, dimana untuk menghadapi pandemi Covid-19, menyiapkan anggaran Rp 41 miliar untuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jayapura.
Dikatakan, pihaknya menyampaikan ke DPR Papua terkait anggaran enam bulan ke depan, sebab belum diketahui pasti kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini dengan anggaran Pemkot Jayapura yang sangat minim.
Untuk itu, ujar Politisi Partai Golkar ini, pihaknya berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPR Papua untuk membantu anggaran Pemkot Jayapura, lantaran yang terdampak paling banyak ada di Kota Jayapura.
“Kenapa Kota Jayapura paling banyak, karena Kota Jayapura tengah gencar melakukan rapid test massal. Menjaring sebanyak-banyaknya seseorang yang terindikasi virus Corona, sehingga kita bisa mengetahui lebih dini seseorang terkena virus ini atau tidak? Jadi, dengan rapid test ini, dapat diketahui hasilnya reaktif atau non reaktif,” jelasnya.
Setelah reaktif, lanjut Yuli Rahman, akan diperiksa lagi melalui SWAB atau PCR. “Setelah PCR itu selesai, itu pasien yang komulatif sekarang sudah menjadi banyak di Kota Jayapura hingga 630 orang pasien sampai hari ini. Ya, memang penduduk Kota Jayapura paling banyak dibandingkan kabupaten lain,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan anggaran dari Pemprov Papua dan DPR Papua yang cukup. Bahkan, pihaknya sudah memasukkan usulan sekitar Rp 19,9 miliar dalam penanganan Covid-19 di Kota Jayapura.
Sebab, setiap bulannya, Pemkot Jayapura membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,3 miliar dalam penanganan Covid-19. “Nah, ini prediksi dari bapak ibu anggota DPR supaya tahu bahwa kami di Kota Jayapura memerlukan anggaran berapa setiap bulannya selama pandemi Covid-19,” ujarnya.
Yuli Rahman mengungkapkan jika Pemkot Jayapura harus membiayai pasien yang ada di Hotel Sahid, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
“Pasien yang dirawat di Hotel Sahid ini, merupakan pasien yang terindikasi hasil SWAB positif, sedangkan ada fasilitas di Balai Diklat Kotaraja itu hanya menerima pasien yang hasil rapid testnya reaktif. Jadi, kalau jika hasil SWAB positif, maka harus dirujuk ke rumah sakit atau ke Hotel Sahid,” ujarnya.
Yuli Rahman mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua yang telah memberikan anggaran Rp 4 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, namun demikian dalam penanganan Covid-19, Pemkot Jayapura masih kekurangan anggaran.
Apalagi, kata Yuli Rahman, pada bulan Mei 2020, grafik warga yang terpapar Covid-19 di Kota Jayapura mengalami kenaikan sangat signifikan.
“Ya, kemarin Pasar Hamadi sudah selesai, kemudian disusul rapid test untuk para sopir di terminal yang selesai kemarin. Selain itu, kami melakukan rapid test di Pasar Pagi Paldam. Jadi, dari 495 orang yang hasil rapid reaktif ditemukan 64 orang,” ujarnya.
Untuk itu, imbuh Yuli Rahman, Pemkot Jayapura harus diperkuat anggarannya dalam penanganan Covid-19. Jika Kota Jayapura tidak mau tinggi grafik positif Covid-19, bisa saja tidak perlu melakukan rapid test massal, namun gejala orang yang terindikasi terkena virus atau terkena Covid-19, tentu tidak diketahui lantaran banyak ODP dan OTG.
“Untuk itulah, kami mempresure tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura untuk melakukan rapid test massal, terakhir nanti akan dilakukan di Pasar Youtefa, Abepura. Di Pasar Hamadi saja, dari 5.200 yang rapidnya reaktif sekitar 1.200, jadi perbandingannya sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan permintaan Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayaprua itu, Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS mengakui pihaknya tentu berupaya untuk membicarakan dengan Pemprov Papua untuk bisa membantu.
“Ya, kami telah menerima aspirasi mereka dan meneruskan aspirasi mereka untuk bantuan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Kota Jayapura. Ya memang kita harus menangani dan mencegah penularan Covid-19 di Papua,” katanya.
Diakui, dalam pertemuan itu, memang merupakan salah satu hal yang dibicarakan agar selalu ada koordinasi antara Pemkot Jayapura dengan Pemprov Papua, sebab berada ditempat yang sama. Apalagi, pasien yang ada di Kota Jayapura ini, merupakan pasien yang ada di wilayah Ibukota Provinsi Papua.
“Jadi, pada dasarnya kita terima dan akan meneruskan permintaan dukungan anggaran itu dan kita harapkan ada dukungan anggaran dari Pemprov Papua,” imbuhnya. (bat)
