JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menargetkan agar kinerja DPR Papua akan semakin baik ke depannya.
“Ini kembali lagi kepada kinerja DPR Papua. Memang saya target dalam enam bulan ini, saya harus selesaikan kinerja DPR Papua dengan sistem yang lebih baik,” kata Jhony Banua Rouw, usai rapat Bamus DPR Papua di Aston Hotel Jayapura, baru-baru ini.
Dikatakan, pihaknya akan merubah sistem-sistem yang selama ini sangat mengganggu kinerja DPR Papua, seperti pengusulan kegiatan anggota DPR Papua.
Menurutnya, setiap anggota DPR Papua harus punya tor atau rencana kerja atau kegiatan, kemudian diajukan kepada pimpinan dan pimpinan menyetujui itu, lalu pimpinan membuat Surat Perintah Tugas (SPT), baru kemudian anggota DPR Papua lalu menjalankan tugasnya.
“Kalau selama ini, kita lihat bahwa tidak ada itu. Tidak langsung ke pimpinan. Masing-masing datang ke keuangan, ambil lalu jalan. Pimpinan komisinya tidak tahu, ketika mau bikin rapat tapi anggotanya tidak ada, karena anggota komisi lagi jalan ada kegiatan,” ujarnya
“Bahkan, kadang pimpinan komisi tidak tahu, pimpinan DPR Papua tidak tahu. Menurut saya ini kinerja yang salah. Nah, ini yang akan kita benahi sekarang, sehingga kinerja DPR Papua semakin baik,” sambungnya.
Untuk itu, dimasa kepemimpinannya, Jhony Banua Rouw, pihaknya akan membagi tanggungjawab dan pihaknya akan memberikan kewenangan kepada pimpinan komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Misalnya anggota Komisi A mau jalan, dia harus minta ijin ke pimpinan komisinya. Nanti pimpinan komisi membuat surat ke pimpinan DPR Papua. Pimpinan komisi dapat otoritas menilai apakah anggota ini layak jalan atau tidak, apakah masih bisa jalan atau tidak. Itu ada di pimpinan komisi, bukan dipimpinan DPR Papua, agar rentang koordinasi lebih cepat,” jelasnya.
Bahkan, imbuh Jhony Banua Rouw, jika pimpinan DPR Papua sudah menyepakati tidak akan meninggalkan kantor dalam keadaan kosong atau tidak ada pimpinan.
“Artinya, pimpinan DPR Papua akan ada piket. Tidak boleh empat pimpinan tidak ada di kantor. Harus ada satu pimpinan. Dari Desember 2019, tidak pernah kantor kosong. Pimpinan pasti ada, kalau saya pergi, tentu akan ada wakil ketua yang ditunjuk. Itu komitmen kita untuk melayani rakyat, termasuk melayani administrasi dalam lembaga. bahkan, kami sudah minta pimpinan komisi membagi tugas, agar ada standby sehingga ketika rakyat datang, ada anggota di komisi itu yang menerima,” imbuhnya. (bat)
