JAYAPURA, Papuaterkini.com – Legislator Papua, Alfred F Anouw, SIP mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar turun ke Papua melakukan penyelidikan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran untuk penanganan virus Corona atau Covid-19.
“Ya, kami minta KPK turun ke Papua menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19,” kata Sekretaris Fraksi Bangun Papua DPR Papua, Alfred Anouw, akhir pekan kemarin.
Alfred Anouw berharap KPK melakukan penyelidikan itu, harus dilakukan kepada seluruh bupati di Tanah Papua, sebab dari pantuan pihaknya, banyak rakyat yang mengeluhkan terhadap pembagian atau distribusi bantuan – bantuan Covid-19 tersebut.
“Jujur saja, di sini saya juga sangat kesal terhadap beberapa Bupati yang menjanjikan bantuan terhadap para mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan bantuan, tapi implementasinya tidak dilakukan. Padahal, itu wajib. Hal semacam ini KPK Harus jeli melihat laporan fiktif, ini hanya sebuah contoh kecil saja, tapi kami meyakini KPK lebih tahu soal begitu,” tandasnya.
Politisi Partai Garuda ini juga menyarankan ini, karena Pemerintah Indonesia sudah jelas berjanji melalui Presiden Jokowi bahwa akan memberikan bantuan dan rencananya, pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus pandemik Corona atau Covid-19. Selain itu, juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja .
Menurutnya, masyarakat calon penerima BST dan BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan.
“Jadi, total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1,8 juta. Tujuan dari rencana bantuan program bantuan ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemik virus Corona. Nanti, semua bantuan ini akan diterbitkan ke seluruh wilayah Indonesia dan menyasar ke anggota langsung atau tidak langsung,” jelasnya.
Namun, lanjut Alfred Anouw, semua itu tidak dilakukan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah di Papua terutama para Bupati se Tanah papua, seingga DPR Papua melalui Fraksi Bangun Papua menyarankan agar KPK segera ke Papua untuk menyelidikinya.
“Seluruh anggaran Covid-19 di Papua, sama sekali rakyat Papua tidak merasakan sentuhan sedikit pun dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elite di Papua. Sekali lagi kami minta harus KPK sendiri ke Papua, bukan BPK RI, karena Covid-19 banyak digunakan dari anggaran APBN,” pungkasnya. (bat)
