JAYAPURA, Papuaterkini.com – Adanya rencana pemulangan sekitar 3.000 warga Seireri yang ‘terlockdown’ di Kota Jayapura baik warga dari Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen, tampaknya ditanggapi serius oleh Anggota Komisi I DPR Papua, Nioluen Kotouki.
Pasalnya, Nioluen Kotouki menilai jika kebijakan itu merupakan kebijakan pilih kasih, sebab banyak warga dari wilayah adat lain yang juga tertahan di Kota Jayapura akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.
“Jika 3.000 orang warga Seireri dipulangkan, maka harus berlaku adil bagi masyarakat dari wilayah adat Laapago, Meepago, Anim Ha dan Mamta untuk dipulangkan pasca pembatasan sosial diperluas dan dipertegas itu,” kata Nioluen Kotouki, Sabtu, 24 Mei 2020.
Bahkan, Nioluen Kotouki menilai sikap Pemprov Papua dengn memulangkan ribuan warga Seireri di Kota Jayapura yang terkendala pasca pembatasan sosial itu ke daerah asalnya, tidak tepat lantaran masih banyak warga dari daerah lain yang juga dalam kondisi yang sama untuk diperhatikan.
Untuk itu, Nioluen Kotouki berharap Pemprov Papua dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk segera menfasilitasi masyarakat yang terkena dampak pembatasan sosial yang ada di Jayapura untuk dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan maskapai yang telah difasilitasi Pemprov Papua secara gratis seperti yang hendak dilakukan kepada 3000 warga Seireri.
“Saya juga memantau masyarakat Laapago dan Meepago memang masih banyak yang juga terkena dampak pembatasan sosial yang mengakibatkan tidak bisa pulang ke daerah asalnya. Bahkan, sementara saya ada tampung 13 orang dari Laapago yang juga memiliki status yang sama. Untuk itu, demi netralitas dalam pelayanan masyarakat, Pemprov Papua untuk segera menanggapi situasi ini. Jika tidak diindahkan, berarti Pemprov Papua dinilai tebang pilih, artinya masyarakat Seireri lah yang pantas dihargai, sedangkan masyarakat dari Laapago, Meepago, Animha dan Mamta mau diapakan?,” paparnya.
Selain itu, Nioluen Kotouki menyarankan Pemprov Papua segera berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memberikan layanan gratis selama dua atau tiga hari untuk memberangkatkan anak-anak sekolah lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.
“Jika pembatasan sosial dicabut, maka hal itu harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov Papua,” imbuhnya. (bat)
Terima kasih banyak atas uraian ini. Sangat membantu dan tolong untuk mengikuti proses selanjutnya dgn melibatkan seluruh lembaga DPRP. Salam