JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Herman Yogobi melakukan pertemuan dengan warga di Kota Jayapura baik di Distrik Jayapura Selatan, Jayapura Utara dan Heram pada pada Mei 2020.
Herman Yogobi yang juga Anggota Komisi IV DPR Papua ini, juga sempat berdialog dengan warga terkait pembangunan yang tengah dilakukan Pemprov Papua.
Tidak hanya itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua ini, mendengar langsung apa yang menjadi keluhan, masukan dan saran dari warga.
Sebab, menurut Herman Yogobi, pemahaman hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah sangat penting disampaikan kepada masyarakat terutama yang sudah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Diharapkan agar seluruh masyarakat dapat memahami hasil-hasil pembangunan dan keterbukaan/transparansi secara kebersamaan,” kata Herman Yogobi.
Dalam kesempatan itu, Herman Yogobi jugamensosialisasikan terhadap perdasi dan perdasus yang sudah diterbitkan dan diikuti dengan upaya-upaya konkrit sebagaimana digariskan, khususnya pada level pelaksanaan, perlunya petunjuk pelaksanaan yang mengiringi tentang pendanaan agar lebih tepat sesuai dengan tujuan otonomi khusus sehingga ada ketegasan tentang bagaimana pencapaian-pencapaian yang harus dilakukan.
Terkait kesehatan, lanjut Herman Yogobi, kewenangan khusus kesehatan yang mana mendapat porsi penting menerima sekurang-kurangnya porsi 15 persen dari penerimaan.
Namun disisi lain, kata Herman Yogobi, Perdasi mengenai pelayanan kesehatan sudah ada yang diterbitkan tahun 2010, tetapi masih dalam tahap sosialisasi sehingga masih mengacu kepada standar kesehatan yaitu SPM bidang kesehatan. Keterlambatan turunnya anggaran otsus di lapangan karena anggaran otsus turunnya selalu akhir tahun.
“Kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk belum dilaksanakan secara memadai, masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Peningkatan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, perluterus ditingkatkan karena kondisinya masih sangat kekurangan, khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan daerah pemekaran,” jelasnya.
Ditambahkan, selain itu diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. (bat)
