JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sejak adanya pandemi virus Corona atau Covid-19, ratusan warga dari Kabupaten Merauke terjebak dan tidak bisa pulang ke Kabupaten Merauke dan sekitarnya.
Bahkan, mereka kini mulai kehabisan bekal untuk kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura dan sempat ditampung di Posko Dok V, Jayapura, Kota Jayapura.
Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Papua, H Kusmanto berinisiatif mencari solusi dan bekoordinasi dengan instansi terkait hingga akhirnya ratusan warga Merauke ini sekitar 57 orang ditampung di Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Provinsi Papua di Angkasa, Jayapura Utara, Kota Jayapura mulai Minggu, 28 Juni 2020.
“Ya, sementara kita tampung di Balatkop ada 57 orang. Kemungkinan bisa bertambah juga, cuma mereka terdata dan siap ditampung disini. Apalagi, mereka sudah kehabisan bekal dan tidak ada keluarga di sini. Sampai kapan saya tidak tahu, ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik,” kata Kusmanto.
Sekretaris Komisi III DPR Papua ini mengungkapkan setidaknya lebih dari 150 warga Merauke yang terjebak di Jayapura dan belum bisa pulang ke Merauke sejak adanya pandemi Covid-19.
“Setelah saya diberi informasi bahwa ada ratusan warga Merauke terdampak Covid-19, apalagi mereka berada di posko yang di Dok V Jayapura Utara,” katanya didampingi Bupati Merauke, Fredikus Gebze, Kadis Perindagkop dan UKM Papua, Omah Laduani Ladamay dan Kepala Balapkop Papua, Willem Lehitu.
Bahkan, setelah menemui mereka, Kusmanto mengakui jika ratusan warga Merauke yang terjebak di Kota Jayapura akibat Covid-19 ini, mulai mengeluh.
“Mereka mengeluhkan sudah tidak bisa bayar kos, tidak ada keluarga di Jayapura, belum tahu kepastian kapan pulang. Untuk itu, saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Papua, Laduani untuk memberikan fasilitas untuk tempat tinggal sementara sambil mengurus kepulangan,” jelasnya.
Hanya saja, Kusmanto menegaskan, jika pihaknya belum bisa menentukan kapan mereka bisa pulang ke Merauke, sebab penerbangan belum ada dan terbatas, tentu menyulitkan karena untuk ke Merauke hanya bisa mengandalkan pesawat terbang saja.
Kusmanto juga mengakui sudah berkoordinasi dengan Pemkab Merauke dan Pemprov Papua untuk membantu kepulangan warga Merauke tersebut.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan AURI untuk minta dibantu dengan pesawat Hercules. Untuk itu, mana yang cepat untuk memulangkan mereka,” jelasnya.
Yang jelas, kata Kusmanto, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memulangkan mereka ke Kota Rusa, julukan Kabupaten Merauke ini.
“Selain mereka berasal dari Merauke, juga ada dari Mappi dan Asmat,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Bupati Merauke, Fredikus Gebze menambahkan, jika untuk memulangkan warga ini ke Merauke, tentu tidak mudah.
“Nah, untuk pemulangan mereka, memang banyak orang menginginkan secepatnya. Tetapi, khusus kami di Kabupaten Merauke, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita harus bicara dengan 12 stakeholder di sana, diantaranya KKP, Otban dan lainnya, karena ini menyangkut pembukaan bandara,” katanya.
Apalagi, jelas Bupati Gebze, dalam Surat Edaran Gubernur Papua hanya mengatur penerbangan Jakarta – Makassar – Sentani (Jayapura) PP. Untuk itu, perlu mengubah dulu dengan mengirim surat ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan hinga ke Pemprov Papua hingga mendapatkan slot penerbangan masuk ke Merauke.
“Itu tidak gampang. Dengan kondisi itu, semakin hari banyak yang kendala, baik anggaran, kos-kosan dan biaya lain mereka tidak sanggup lagi,” ujarnya.
Dengan dibukanya Posko di Dok V bagi warga Merauke dan sekitarnya itu, Bupati Gebze menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPR Papua, H Kusmanto yang telah berkoordinasi untuk menampung warga Merauke sementara waktu.
“Beliau sebagai anggota DPR Papua Dapil VII punya kepedulian yang cukup baik, menurut hemat saya perlu diapresiasi. Karena urusan kemanusiaan ini, karena telah membantu kami pemerintah daerah, apalagi kami tidak hanya mengurusi Jayapura saja, tapi juga daerah lain, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar dan lainnya, semua menunggu kita,” jelasnya.
Pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang berkompeten. “Nah, kami di Merauke sudah punya aplikasi dengan SKIM. SKIM akan diprint dengan materi 6000 langsung disiapkan semua dan dibawa mereka. Jadi, ketika mereka turun ke Merauke dengan aplikasi dan SKIM ada barkotnya. Menurut saya itu tidak susah persyaratannya, yang susah itu maskapai karena baru 1 minggu 2 kali,” imbuhnya. (bat)(bat)
