JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Golkar DPR Papua mendorong agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua harus lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Provinsi Papua telah mencapai 4,5 % dengan PDRB mencapai 8,13 %.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa program prioritas dapat menggerakkan roda perekonomian Papua dan dapat membantu pembentukan modal masyarakat,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Tan Wie Long, SH dalam suatu kesempatan.
Menurutnya, program peningkatan ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis telah mampu meningkatkan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengembangan teknologi, pengembangan usaha untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani, dan penggalakan kembali perkoperasian rakyat.
Selain itu, di sektor kesehatan, lanjut Along, sapaan akrab Anggota Komisi III DPR Papua ini, ada penurunan angka kematian bayi menjadi 80/1000, meningkatnya kualitas gizi penduduk, meningkatnya upaya penanggulangan penyakit sehingga menurunkan angka kematian dan kesakitan.
Di samping itu, meningkatnya mutu dan jumlah tenaga medis dan paramedic dan semakin tersebarnya pusat-pusat layanan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
“Hal-hal yang masih dalam upaya penanggulangan serius dan berkelanjutan adalah HIV/Aids di mana Papua termasuk yang paling beresiko di Indonesia serta penanggulangan penyakit malaria,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Tan Wie Long dalam pertemuan dengan kader Partai Golkar di Aula DPD Partai Golkar Provinsi Papua, 16 April 2020 dalam upaya menyiapkan kader dan pengurus Golkar dalam menghadapi dinamika politik yang terus bergerak secara dinamis Pusat maupun daerah, sekaligus menjaring aspirasi dari kader Golkar.
Dalam pertemuan itu, Along menyimpulkan bahwa dengan semangat membangun Tanah Papua yang begitu besar maka perlu adanya komitmen bersama untuk mendengarkan aspirasi masyakat, kemudian merumuskan dan menindaklanjuti hasil pemikiran bersama secara nyata dan sebagai fungsi kontrol terhadap program pemerintah daerah agar bisa secara maksimal memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Papua.
“Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah terpencil, maupun perkotaan dan selalu menyikapi aspirasi masyarakat yang terasa begitu berat dengan keadaan ekonomi yang begitu tinggi karena faktor transportasi,” imbuhnya. (bat)
