JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Papua melakukan terobosan baru dengan memberikan prioritas bagi anak-anak asli Papua untuk dapat menjadi taruna pada sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekep) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) pada penerimaan tahun 2020.
Kepala Kanwil Kemenkum HAM Papua, Murdjito Sasto mengatakan, jika pada tahun 2020 ini, memberikan alokasi khusus kepada putra-putri Orang Asli Papua untuk menjadi taruna pada kedua sekolah kedinasan itu.
“Hasil perjuangan kami ke Pak Menteri. Kami mencoba bagaimana di Papua ada alokasi khusus untuk taruna Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekim),” kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Papua, Murdjito Sasto dalam Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, 20 Juli 2020.
“Nanti mereka ini akan disekolahkan di Jakarta, hasil prosesnya, kami mendapatkan alokasi formasi Poltekip ada 5 orang asli Papua dan formasi umum itu ada 5 orang dan Poltekim mendapatkan alokasi 5 orang,” sambung Murdjito Sasto.
Ia berharap dalam waktu dekat ini, proses seleksi sudah dilakukan dengan system CAT di BKN Jayapura, pada 21 – 22 Juli 2020.
Diakui, saat ini, yang sudah lolos ditahap seleksi administrasi, untuk Poltekep ada 47 orang, untuk formasi umum Poltekep formasi Papua ada 33 orang dan untuk Poltekim formasi Papua umum ada 55 orang dan Poltekim formasi Papua 41 orang dan Poltekim Papua Barat 1 orang.
“Saya sudah berkoordinasi dengan pak Sekda Papua waktu, bahwa ada kegiatan seleksi yang akan dilakukan dipusat,” katanya.
Untuk itu, Murdjito Sasto meminta dukungan kepada Komisi I DPR Papua dalam proses seleksi penerimaan calon taruna pada kedua sekolah kedinasan tersebut.
“Kami meminta Komisi I DPR Papua untuk memberikan dukungan, supaya pada saat mereka mengikuti seleksi dipusat, mungkin bisa didorong. Kami juga sudah sarankan gubernur melalui pak sekda untuk diberikan akomodasi, tiket atau penginapan mereka di sana,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Murdjito Sasto, jika selama ini banyak anak-anak Papua tidak bisa masuk menjadi taruna pada kedua sekolah kedinasan itu, karena banyak persaingan di Jakarta atau tersingkir dengan formasi dari pusat.
“Ini juga ada passing grade khusus yang diberikan kepada anak-anak asli Papua. Tidak sama dengan yang nasional,” katanya.
Menurutnya, hal ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk putra-putri daerah di Papua. Sebelumnya, ini tidak ada.
“Jadi perlu kami sampaikan bahwa penerimaan CPNS tahun 2019, itu orang asli Papua kita mendapatkan alokasi 60 persen. Inilah perjuangan kami khusus untuk putra-putri asli Papua. Sedangkan formasi umum itu, kita berikan 40 persen,” ujarnya.
Sebab, kata Murdjito Sasto, Kanwil Kemenkum HAM Papua ingin mengantar anak-anak asli Papua ini, bisa berkiprah di Kementrian Hukum dan HAM dan bisa menyumbangkan karya-karyanya bagi Tanah Papua.
Dikatakan, saat ini, proses seleksi sedang berlangsung, karena Covid-19, mudah-mudahan seleksi ini bisa dilanjutkan.
“Jadi, tinggal kegiatan seleksi kompetensi bidang atau kesamaptaan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memperebutkan 60 persen ini, anak-anak kita bisa masuk,” katanya
Ditambahkan, jumlah formasi penerimaan CPNS tahun 2019 di Kanwil Kemenkum HAM Papua, untuk pemeriksaan keimigrasian 110 orang, penjagaan anak yang akan ditempatkan Lapas dan Bapas ada 131 orang, totalnya 241 orang.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Fernando AY Tinal, BA mengapresiasi upaya Kanwil Kemenkum HAM Papua yang memberikan prioritas kepada anak-anak Papua, termasuk menjadi taruna pada kedua sekolah kedinasan itu.
Ketua Komisi I DPR Papua Ferdinando Tinal apresiasi Kantor perwakilan (Kanwil) Kemetrian Hukum dan HAM (Kemenkuham) akan membuka penerimaan taruna bagi anak-anak Asli Papua ini.
“Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kami mengapresiasi hal tersebut dan kami merasa bersyukur karena ini hal yang sangat prioritas bagi OAP,” kata Fernando Tinal didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH, Sekretaris Komisi I DPR Papua, Feryana Wakerkwa, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Las Narigi dan Ferdinando Bokowi. (bat)
