JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk memprioritaskan bidang perekonomian dengan menambah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Bumi Cenderawasih.
Apalagi, kata Mega Nikijuluw, untuk pembangunan infrastruktur venue PON XX itu, hampir sebagian besar sudah selesai tahun 2020.
“Bidang ekonomi ini harus jadi prioritas bagi Pemprov Papua dan kami harap dapat ditingkatkan anggarannya, karena ekonomi ini sangat penting dan dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat terutama Orang Asli Papua,” kata Mega Nikijuluw.
Untuk itu, Komisi II DPR Papua meminta agar dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 dan APBD Induk tahun 2021 agar bidang ekonomi menjadi prioritas dan diberikan porsi anggaran yang lebih besar.
“Ya, memang infrastruktur dan ekonomi itu harus bersinergi. Tapi, yang dipentingkan adalah perut dulu. Kalau dari perut, orang bisa bekerja, kuat dan sehat sehingga infrastruktur bisa berjalan juga. Untuk itu, bidang ekonomi diprioritaskan dan dananya ditambah, jangan bilang sukses PON sukses ekonomi, tapi ternyata tidak ada dampaknya. Jadi, saya berharap supaya dalam bidang perekonomian di Papua, diprioritaskan dan dananya ditingkatkan,” paparnya.
Apalagi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 sudah selesai, sehingga mestinya mulai dari APBD Perubahan 2020 bisa lebih fokus meningkatkan anggaran di sektor ekonomi.
“Jadi, menuju 2021 ekonomi harus didorong. Jangan seperti sekarang ini, kita bicara ekonomi terus, tapi tidak siap dan anggaran minim. Jadi, untuk APBD Perubahan 2020 dan APBD Induk 2021, ekonomi harus diprioriaskan, dananya harus ditambah,” tandasnya.
Ia mencontohkan bagaimana mendorong dan mensupport para pengrajin cinderamata khas Papua seperti noken untuk oleh-oleh pada saat PON Papua, termasuk sayur mayur dan lainnya.
Mega Nikijuluw menambahkan, usulan agar prioritas ekonomi dan peningkatan anggaran untuk ekonomi ini, sudah masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan yang sudah diserahkan ke Pemprov Papua dalam rapat paripurna DPR Papua.
“Saya dengar, eksekutif tengah mempersiapkan materi untuk pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2020,” pungkasnya. (bat)
