JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua menemukan bahwa ada tenaga medis pada Posko Gugus Tugas Covid-19 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua yang belum menerima insentif tambahan.
Padahal, mereka sudah bekerja sebagai garda terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Tanah Papua.
“Setelah kita Komisi V DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke BPSDM Provinsi Papua kemarin, diskusi dengan tenaga kesehatan dan pimpinan yang bertanggungjawab di sana, rupanya kami temukan masih ada tenaga – tenaga medis garda terdepan yang selama ini bekerja bertaruh nyawa, belum dibayar insentif tambahannya,” ungkap Anggota Komisi V DPR Papua, Namantus Gwijangge di sela-sela Rapat Paripurna DPR Papua, Kamis, 9 Juli 2020.
Bahkan, kata Namantus Gwijangge, mereka belum dibayar sejak adanya pandemic Covid-19 dari Maret hingga Juli 2020. Untuk itu, mereka mengadukan hal itu kepada Komisi V DPR Papua.
“Yang lain dibayar. Lalu mereka yang garda depan di sana, kenapa tidak dibayar insentif tambahannya. Untuk itu, kami Komisi V DPR Papua serius mempertanyakan persoalan insentif tambahan mereka, masalah dan kendalanya dimana?,” tandasnya.
Menurutnya, memang ada Peraturan Menteri Kesehatan RI terkait pembayaran insentif tambahan bagi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 ini, terkait pembayaran insentif tambahan agar tidak tumpang tindih.
Namun demikian, lanjut Politisi Partai Perindo ini, pihaknya berharap agar jangan membiarkan orang bekerja dengan penuh resiko tanpa jaminan.
Apalagi, kata Namantus Gwijangge, mereka mempunyai keluarga dan meninggalkan keluarga dalam waktu lama untuk bekerja di BPSDM Provinsi Papua, terutama di laboratorium, namun tidak ada yang memperhatikan.
“BPSDM ini, pegawainya disiapkan untuk mempersiapkan makanan di Balai Diklat tempat untuk pemeriksaan darah atau laboratorium. Jadi, tenaga ini disiapkan oleh kesehatan bekerjasama juga dengan Kesdam. Cuma insentif tambahan mereka, sampai hari ini belum dibayar. Nah, ini yang jadi masalah,” ungkapnya.
Ditambahkan, mereka sempat diminta untuk mengusulkan ulang lagi, namun insentif tambahan itu, sampai saat ini belum dibayarkan.
“Nah, soal insentif tambahan ini, memang Komisi V DPR Papua memang sangat memperhatikan secara serius, karena memang mereka bekerja penuh resiko dan meninggalkan keluarga mereka dalam waktu lama. Jika memang pembayaran dari pusat lama, ya mestinya ditanggulangi terlebih dahulu,” imbuhnya. (bat)
