JAYAPURA, Papuaterkini.com – Menyikapi kejadian penembakan terhadap dua warga di Kabupaten Nduga beberapa hari lalu, Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua sepakat akan turun langsung ke Kabupaten Nduga, Papua.
Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan, Namantus Gwijangge mengaku, belum bisa berkomentar banyak terkait peristiswa itu, lantaran Pansus Pansus Kemanusiaan DPR Papua belum turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga, Pansus Kemanusiaan DPR Papua merencanakan akan turun langsung ke Kabupaten Nduga.
“Jadi, kami belum bisa sampaikan informasi. Karena bisa saja salah bisa juga benar. Kami rencanakan akan hadir dalam rapat forkompinda di Nduga, kita tunggu informasi dari Nduga,” kata Namantus Gwijangge saat memberikan keterangan pers di kantor DPR Papua, didampingi Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa dan Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Elly Wonda dan Ferdinando Bokowi, Rabu, 22 Juli 2020.
Menurutnya, kehadiran Pansus Kemanusiaan DPR Papua dalam rapat forkompinda nanti, pihaknya bisa mendapat informasi dari berbagai sumber, sehingga Pansus Kemanusiaan DPR Papua bisa bertindak dan menyampaikan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Soal kejadian dan lain lain, kita akan kesana karena ada bupati dan pemerintah di sana. Kemudian ada pihak keamanan yang sedang tangani. Kita akan cek semua kejadian itu, setelah itu baur kami sampaikan informasi, karena kami masih menunggu kapan rapat forkompinda Nduga,” ujarnya.
Anggota Pansus Kemanusiaan Ferdinando Bokowi mengatakan, pihaknya membutuhkan data lengkap untuk menjawab persoalan Nduga itu.
Namun, yang jelas, kata Ferdinando Bokowi, disisi lain menghilangkan nyawa manusia merupakan tindakan berdosa. Sebab, ada alternatif lain yang bisa ditempuh jika memang ada kecurigaan terhadap kedua warga itu.
“Jadi, tidak main tembak langsung karena ini negara hukum. Ini menyangkut nyawa manusia. Jika memang dicurigai, ada prosedur hukum, bukan langsung tembak. Kami mengutuk kejadian itu, karena korban juga merupakan warga negara Indonesia,” tandasnya.
Ditambahkan, saat ini memang kejadian itu simpang siur, karena dari kelompok sebelah, kedua korban penembakan itu adalah warga sipil, sedangkan kelompok lain menyebut kedua korban adalah separatis, sehingga harus dilihat jelas.
Ketua Pansus Kemanusian DPR Papua, Feryana Wakerkwa menambahkan, pada dasarnya Pansus Kemanusiaan sudah setuju dan sepakat bahwa membunuh merupakan tindakan melanggar hak dasar manusia. Apalagi, Indonesia ini merupakan negara hukum.
“Ada proses yang harus dilakukan ketika orang dicuriga. Jika langsung tembak di tempat kesannya kurang bagus dan tidak layak,” tandasnya.
Feryana pun menyarankan, kepada pemerintah pusat harus mengedepankan pendekatan yang tidak berbau militer dalam menyelesaikan masalah Papua.
Sebab, katanya, saat ini kepercayaan orang asli Papua (OAP) terhadap pemerintah pusat sudah tidak ada. Ditambah lagi dengan kasus yang terjadi di Nduga ini.
“Tidak bisa setiap saat warga yang dibunuh, dikatakan mereka dari pihak sebelah. Kami berharap ada pendekatan selain pendekatan militer. Kami sebagai perwakilan rakyat sangat mengutuk penembakan ini karena tidak manusiawi,” pungkasnya.
Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Elly Wonda menambahkan, jika Pansus Kemanusiaan DPR Papua sepakat untuk turun ke Nduga dalam upaya mendapatkan informasi kejadian itu dengan benar dan akurat. (bat)
