JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Papua, Alfred Fredy Anouw, SIP menilai bahwa wacana pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya sebagai pembodohan terhadap rakyat.
Apalagi, pemerintah pusat sampai saat ini masih memberlakukan moratorium terhadap pemekaran atau pembentukan DOB dan moratorium itu belum dicabut.
“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah Dogiyai dibawah pimpinan Yakobus Dumupa dan Kekar Makay, terlalu banyak menipu rakyat Dogiyai. Jadi, stop tipu rakyat dengan wacana pemekaran itu,” tegas Alfred Anouw di Gedung DPR Papua, Rabu, 1 Juli 2020.
Apalagi, kata Alfred Anouw, beberapa kebijakan Bupati Dogiyai terkait pemekaran, diantaranya pertama, saat di Idakebo, Bupati Dogiyai pernah berjanji akan pindahkan ibu kota kabupaten dari Moanemani ke Pona.
Kedua, bupati pernah mengambil kebijakan untuk mekarkan beberapa distrik di Kabupaten Dogiyai, namun sampai saat ini belum direalisasikan.
Ketiga, lanjut Sekretaris Fraksi Bangun Papua ini, terkait pemekaran beberapa kampung di Dogiyai dan yang terakhir adalah SK yang dikeluarkan oleh Bupati Yakobus Dumupa untuk pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
“Terkait dengan itu, saya mau jelaskan bahwa sampai saat ini moratorium DOB belum dicabut sehingga Bupati Dogiyai bersama DPR Dogiyai serta tim pemekaran Kabupaten Mapia Raya hentikan membangun opini di tengah rakyat Dogiyai yang pada ujungnya hanya permainkan uang rakyat,” tandasnya.
Sebagai Tokoh Pemuda Dogiyai, Alfred Anouw meminta kepada Bupati Dogiyai agar menyiapkan dahulu SDM Tota Mapiha, karena sampai sejauh ini seluruh mahasiswa asal Dogiyai mengeluh fasilitas beberapa asrama.
“Lebih dari itu, saya kesalkan lantaran beberapa jabatan strategis yang tidak mengakomodir anak pribumi Mapia dan Kamuu di Kabupaten Dogiyai. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Dogiyai sedang mematikan SDM di atas tanah leluhurnya mereka,” ujarnya.
Dengan demikian terkait wacana pemekaran Mapia Raya dari Kabupaten Dogiyai, Politisi Partai Garuda ini dengan tegas menyatakan menolak demi aspirasi rakyat Tota Mapiha yang mengantarnya duduk di lembaga DPR Papua.
Alfred Anouw menjelaskan, untuk pemekaran suatu daerah itu, ada beberapa persyaratan utama, diantaranya pertama adalah wilayah dimana sampai sejauh ini, ia melihat wilayah Mapia dipenuhi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan sungai yang deras sehingga tidak ada tempat untuk mendirikan sebuah kantor pemerintahan.
Kedua, syarat sumber daya manusia (SDM) dimana selama kurang lebih 12 tahun lahirnya Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Dogiyai tidak pernah melahirkan atau mengkaderkan SDM dalam segala bidang.
“Ketiga jumlah penduduk, dimana orang Mapia hari ini bisa dihitung dengan jari, artinya dengan jumlah rakyat Mapia yang hanya 6 hingga 10 ribuan saja, apakah layak sebuah kabupaten datang?,” ujarnya.
Untuk itu, Alfred Anouw berharap agar Pemkab Dogiyai lebih konsen untuk melakukan berbagai program pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, termasuk menyiapkan sumber daya manusia.
“Saya harap Pemkab Dogiyai dapat mengambil kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat,” pungkasnya. (bat)
