JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi V DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan, hasil penerimaan CPNS formasi tahun 2018 di Papua, tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat.
Namantus mengatakan, jika hasil CPNS formasi 2018 tidak sesuai dengan kesepakatan nasional, dimana waktu itu Gubernur Papua bersama wali kota dan bupati ke Jakarta meminta tes secara offline dan mengakomodir 80 persen Orang Asli Papua.
“Ternyata hasilnya tidak, justru sebaliknya. Hampir sebagian besar, hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan 80 persen. Padahal, pusat sudah memberikan kesempatan kepada daerah untuk penerimaan CPNS 80 persen OAP,” kata Namantus Gwijangge.
Ia menilai hasil CPNS formasi 2018 sebagai satu bukti bahwa Otsus itu, tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat.
“Kita harus membenahi diri kita dulu, orang Papuanya dulu. Pemerintah ini kita benahi baik-baik dulu. Ini satu bukti bahwa kenapa di Paniai bisa 100 persen OAP, Yahukimo 100 persen OAP. Yang penting OAP, agar ada pemberdayaan terhadap OAP,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Namantus Gwijangge, orang Papua ini peluang mereka hanya ada di PNS, belum ada sektor usaha atau swasta yang banyak membuka lapangan kerja. Memang tidak ada usaha yang memberikan kesempatan kepada OAP, tapi memang peluang untuk memberdayakan OAP hanya di PNS.
“Kenapa peluang mereka ini dimatikan. Ada banyak daerah, seperti di Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara hampir semua terjadi hal yang sama. Saya mau menilai bahwa pemerintah di daerah, tidak berhasil memberdayakan dan memproteksi SDM OAP. Mereka tidak berhasil memproteksi SDM OAP,” tandasnya.
Bahkan, Namantus mencurigai adanya permainan di daerah dalam penerimaan CPNS. Sebab, di daerah lain di Papua, mereka bisa memaksimalkan 100 persen OAP, namun justru ada daerah, OAP yang diterima CPNS dibawah 50 persen.
Menurutnya, seharusnya bupati berani mengambil kebijakan untuk menerima CPNS orang asli daerah itu, apalagi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui untuk 80 persen OAP.
Untuk itu, Namantus meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak mengulangi lagi kejadian penerimaan CPNS 2018 dengan mempriortaskan OAP dalam penerimaan CPNS formasi berikutnya, dengan menyiapkan kebutuhan, spesifikasi pendidikan, analisi jabatan ASN untuk diusulkan ke pusat.
“Pusat tinggal keluarkan formasi sesuai dengan anjab. Jurusan langka sekalipun, meski anak asli Papua tidak ada yang mengisi, harus dibijaki, dengan dikuliahkan sebagai kewajiban daerah membina mereka. Kenapa saya bilang daerah tidak berhasil? Kenapa ketika tidak membuat anjab itu, tidak mempertimbangkan ketersediaan SDM yang tersedia,” pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR Papua, Tarius Mul, SSos menambahkan, jika pada penerimaan CPNS formasi berikutnya, agar pemda benar-benar memprirotaskan OAP, terutama anak asli daerah.
“Penerimaan CPNS formasi 2018 menjadi pembelajaran. Pada penerimaan berikutnya, harus 100 persen OAP dan ini harus diterjemahkan dengan baik oleh pemda, karena Menpan sudah setuju itu,” tandasnya.
Tarius Mul juga meminta tidak boleh ada lagi orang di luar Papua untuk ikut seleksi formasi CPNS berikutnya. “Tidak boleh ada naik tes ke Pegunungan Bintang. Masyarakat sudah marah dengan formasi CPNS 2018. Kami anggota DPR Papua justru jadi sasaran kemarahan masyarakat,” pungkasnya. (bat)
