JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua meminta agar Pemprov Papua menaikkan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang ekonomi dalam upaya mendorong perekonomian pada tahun anggaran 2021.
Apalagi, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 sudah selesai dilakukan pada tahun 2020.
“Kita lagi membahas KUA – PPAS untuk APBD tahun 2021 khususnya OPD rumpun atau bidang ekonomi, setelah kami bahas dari dinas ke dinas rumpun ekonomi ini, ternyata mereka mendapatkan alokasi dana selalu yang kecil-kecil,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH usai rapat di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura.
Mega Nikijuluw mengaku heran dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk OPD rumpun ekonomi di Pemprov Papua. Padahal, mereka bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat Papua.
“Kenapa rumpun ekonomi yang urus perut masyarakat Papua ini kok dikasih anggaran yang kecil-kecil? Kenapa tidak dikasih yang besar. Macam tidak ada niat baik dari pemerintah untuk bisa menaikan anggaran OPD rumpun ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil,” tandasnya.
Apalagi, lanjut Mega Nikijuluw, ekonomi rakyat di Papua khususnya, saat ini tengah terpuruk akibat pandemic virus Corona atau Covid-19, sehingga banyak orang yang di PHK, kesulitan mencari pekerjaan, namun justru OPD yang mengurus ekonomi masyarakat tidak ada sama sekali dikasih dana atau anggaran yang layak.
“Ya, memang anggaran untuk OPD Pemprov Papua yang rumpun ekonomi sangat minim sekali jika kita lihat. Kenapa begitu? Lebih baik tidak usah sudah, untuk Komisi II urus rumpun ekonomi, karena kita juga berjuang, kalau dananya minim terus buat apa? Masyarakat mau makan apa? Padahal kita mau perbaiki ekonomi rakyat Papua, jika dinas terkait dikasih dana sangat minim,” paparnya.
Padahal, kata politisi PDI Perjuangan ini, ada Perdasus Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ekonomi Kerakyatan, ada instruksi presiden, sehingga jangan OPD bidang ekonomi diberikan anggaran kecil terus, tentu tidak bisa berbuat banyak, padahal rakyat lagi susah.
“Tapi kenapa tidak bisa anggaran OPD rumpun ekonomi dikasih naik? Jangan hanya diperhatikan infrastruktur saja. Tapi, kita lihat pandemic Covid-19 belum berakhir, cobalah pemerintah lihat ini,” tegasnya.
Mega Nikijuluw berharap kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua untuk melihat kembali agar dana dibidang perekonomian diberi porsi yang besar.
“Ya, setidaknya naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jangan seperti ini. Untuk apa kita adakan pertemuan dan pembahasan dengan mitra kita, tapi nilainya seperti itu terus,” tandasnya.
Terkait pembangunan pabrik betatas yang ada di Arso, Keerom, Mega mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena anggaran yang diberikan tidak sesuai.
“Jangan-jangan tidak jadi lagi. Yang kita dorong sekarang ini sagu, tapi kita lihat tidak ada sama sekali dari dinas terkait presentase tidak ada juga sagu diangkat, padahal potensinya besar. Bahkan, saat pandemic Covid-19, semua cari pangan lokal, tapi ternyata tidak diperhatikan. Saya harap pemerintah harus lihat, bahwa ekonomi kita terpuruk, banyak masyarakat kita yang lapar,” ungkapnya.
Apalagi, kata Mega Nikijuluw, pembangunan infrastruktur PON XX sudah selesai, mestinya harus memprioritaskan ekonomi rakyat menghadapi event nasional itu.
“Orang bilang sukses PON juga harus sukses ekonomi. Kita berharap seperti itu, tapi dana ekonomi sangat minim sekali. Jangan-jangan souvenir PON didatangkan dari luar. Jangan sampai 80 persen souvenir didatangkan dari luar Papua, hanya labelnya Papua, tapi produksinya di luar Papua, itu yang kami inginkan. Kami inginkan 80 persen produksi di Papua, sisanya dari luar Papua, karena kami ingin masyarakat Papua merasakan dampak PON XX,” imbuhnya. (bat)
