JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua melakukan pertemuan dengan pengurus DPC PDI Perjuagan Kabupaten Keerom, Pengurus Anak Cabang Arso Timur, Mannem dan Kader di Kampung Wonorejo, baru-baru ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH mengatakan, tujuan dari pertemuan ini, untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Distrik Arso Timur dan Mannem, Kabupaten Keerom, baik dalam hal intern kepengurusan maupun juga berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kader-kader partai yang juga adalah penduduk Kampung Wonorejo.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua dalam hal ini Ketua Fraksi Paskalis Lestoin, SH, MH terdapat beberapa hal yang dikemukakan oleh kader maupun pengurus anak ranting, diantaranya adalah mengenai masalah banyaknya terdapat rumah tdiak layak huni, ketersediaan air bersih dan kondisi jalan yang rusak.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH mengatakan bahwa untuk masalah yang berhubungan dengan perumahan akan diusakan untuk dibicaakan dengan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR Bidang Perumahan Rakyat.
“Untuk kondisi jalan yang rusak akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerha apakah jalan tersebut menjadi kewenangan pemprov atau pemerintah kabupaten,” kata Paskalis Letsoin. Sedangkan untuk ketersediaan air bersih, lanjut Paskalis Letsoin, akan dibicarakan dengan DPC PDI Perjuangan untuk dimasukkan dalam program yang akan diberikan kepada anggota DPRD Keerom dari fraksi PDI Perjuangan untuk dilanjutkan dan dimasukkan ke dalam usulan anggaran untuk tahun depan.
Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua juga melakukan pertemuan dengan DPC PDI Perjuangan Keerom, Pengurus Anak Cabang Arso Timur dan Kader di Kampung Piawi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, beberapa hari kemudian.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH mengakui, dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh kader dan simpatisan di Kampung Piawi yakni masalah penataan kampung, air bersih dan juga terdapat beberapa rumah penduduk yang sudah tidak layak huni atau ditempati.
“Ada beberapa hal yang harus diketahui seperti perlu adanya persetujuan atau kesepakatan dengan tokoh masyarakat kampung yang menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan untuk perumahan tidak ada masalah, karena hal itu diperlukan sebagai salah satu persyaratan yang akan dimasukkan bila akan memasukkan proposal ke Kementerian PUPR Bidang Perumahan.
“Fraksi tidak berjanji, tapi akan berusaha untuk melobi hal tersebut kepada instansi terkait. Mengenai ketersediaan air bersih akan diturunkan tim untuk melakukan survey sumber mata air yang ad ada kampung ini,” imbuhnya. (bat)
