JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua harus transparan dalam mengelola anggaran untuk program padat karya sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2020.
Jhony Banua Rouw mengatakan, jika untuk mengatasi dampak pandemic Covid-19 di Provinsi Papua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan tahun 2020, telah disepakati dan sahkan sekitar Rp 300 miliar dana yang ada di Dinas PUPR Papua untuk melakukan kegiatan padat karya.
“Saya mengajak semua masyarakat, mari kita mengawal program padat karya ini, karena ini potensi besar sekali, kurang lebih Rp 300 miliar. Ini kelompok-kelompok masyarakat, misalnya kalau ada gereja akan membuat talud atau tanggul, membuat jalan di kampung, itu bisa menyampaikan kepada Dinas PUPR, lalu dilakukan oleh kelompok masyarakat dan langsung dibayarkan kepada masyarakat,” kata Jhony Banua Rouw.
Menurutnya, program padat karya yang dianggarkan pada APBD Perubahan Pemprov Papua itu, diharapkan dapat membantu bagi yang terkena dampak Covid-19, terutama dapat mengangkat ekonomi keluarganya misalnya bagi mereka yang terkena dampak Covid-19.
Jhony Banua Rouw berharap kepada Dinas PUPR Provinsi Papua harus transparan mengumumkan adanya program padat karya itu kepada rakyat Papua.
“Ini supaya rakyat tahu ada tujuan dari program padat karya itu. Tidak memilih kelompoknya saja, tapi ini untuk semua. Mari kita buka dengan indikator-indikator yang baik, membagi ke wilayah-wilayah yang tepat dan sasaran yang tepat,” tandasnya.
Dikatakan, jika memilih kelompok tertentu, maka berapapun uang yang diberikan, yang menikmati hanya beberapa orang saja dalam program padat karya.
“Tolong ini menjadi stressing kami. Dan, kami DPR Papua akan mengawal ini, karena rakyat merasa uangnya tidak dirasakan, boleh menyampaikan kepada kami. Dana itu ada di Dinas PUPR Papua. Kelompok datang, kerjakan dan bayar dan kami akan awasi dan mengawal itu,” imbuhnya. (bat)
