JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw secara tegas mengutuk keras tindakan sewenang-wenang penembakan terhadap lima warga sipil di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, 20 Nopember 2020.
Kelima warga sipil yang ditembak itu, diketahui empat orang adalah berstatus pelajar dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Puncak.
Dari lima orang itu, empat diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah Atanius Murib (16) Les Mosib (17), Wenis Wenda (10) dan Akis Alom (ASN Dinas Pertanian Puncak). Sedangkan, korban selamat diketahui bernama Manus Murib (16).
“Saya atas nama lembaga DPR Papua menyampaikan belasungkawa yang mendalam terutama kepada keluarga korban, sekaligus mengecam tindakan tidak manusia ini. Siapapun tentu tidak bisa menerima ini. Anak-anak sekolah dan satu pegawai negara harus meninggal dengan cara keji. Pihak berwajib harus mengusut dan memproses hukum pelaku, apalagi ada saksi hidup dan barang bukti,” tegas Jhony Banua Rouw didampingi Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa, Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge dan Anggota Pansus Kemanusiaan, Laurenzus Kadepa dan Deki Nawipa di Jayapura, Sabtu, 5 Desember 2020.
Pasca penembakan, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan jika DPR Papua telah mengirim Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan ke Puncak untuk mengambil data termasuk menemui korban dan keluarga korban.
Untuk itu, kata Jhony Banua Rouw, DPR Papua akan mengawal kasus ini dan meminta aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan investigasi dengan baik dan professional secara transparan kepada rakyat Papua, sehingga rakyat tidak terus menjadi korban dan menjadi kambing hitam serta tidak hidup dalam trauma panjang.
“Jika ada yang terbukti nanti, ada oknum aparat yang terlibat, harus ditindak secara tegas dan sesuai hukum yang ada di negara ini,” ujarnya.
Jhony Banua Rouw menambahkan agar saksi kunci atau saksi hidup dari lima korban penembakan itu, untuk dilindungi dan dijamin keselamatannya.
“Kita akan upaya untuk meminta jaminan atau perlindungan keamanan ke lembaga terkait, agar proses ini betul-betul bisa terungkap dan menyelesaikan permasalahan ini dan membuktikan siapa pelakunya,” ujarnya.
Jhony Banua Rouw meminta kepada kelompok bersenjata maupun TNI – Polri untuk tidak boleh lagi terjadi penembakan masyarakat sipil menjelang perayaan Natal tahun 2020, bulan yang penuh damai dan suka cita bagi umat Kristiani di Papua.
Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Feryana Wakerkwa mengungkap Pansus Kemanusiaan telah menemuk korban penembakan yang selamat, keluarga korban dan enam orang teman dan keluarga korban yang mendatangi ke TKP.
“Kami sampai di Timika, kami difasilitasi bertemu dengan korban penembakan yang selamat, Manus Murib dan sempat menanyakan beberapa hal menyangkut kejadian itu,” katanya.
Dikatakan, menurut keterangan korban selamat, ada beberapa pemuda yang akan liburan dengan pulang kampung ke Agandugume dan mereka berangkat 20 Nopember 2020 pukul 06.00 WIT.
Saat itu, kata Feryana Wakerkwa, ada keluarga korban melarang mereka, karena ada informasi yang didapat bahwa ada pengedropan anggota di belantara karena ada masyarakat lihat helicopter yang membawa pasukan di sana di titik. Namun, Atanius dan Manus bersikeras untuk pergi.
“Dari kampung hingga di belantara TKP itu sekitar pukul 07.00 WIT. Atanius dan Manus jalan beriringan. Ketika sampai diatas, Atanius kena tembak duluan, langsung jatuh. Lalu, menembak Manus yang kena leher kanan, hingga jatuh dan tidak sadarkan diri,” ujarnya.
Feryana Wakerkwa mengungkap temuan Pansus Kemanusiaan di lokasi penemuan empat jenasah berupa selongsong peluru, tas alas ibadah berwana loreng dengan logo dan tulisan alat ibadah TNI.2018.757, bungkusan makanan kaleng, bungkus air minum, bungkus tissue basah dan bungkus supermi.
“Barang-barang bukti ditemukan oleh enam orang teman dan kerabat keluarga korban yang hendak pergi memastikan keberadaan Atanius Murib yang ditembak dan meninggal dalam perjalanan pulag ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama orang tuanya,” kata Feryana Wakerkwa.
Ditambahkan, selain barang bukti sudah diamankan pihak keluarga korban dari lokasi kejadian, Pansus Kemanusiaan sudah mendengar langsung kesaksian Manus Murib yang selamat. Kesaksiannya penting sekali, sehingga Pansus Kemanusiaan DPR Papua mendorong adanya jaminan keamanan bagi Manus Murib.
Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge menambahkan, dari hasil temuan di lapangan bahwa sudah cukup untuk memberikan rekomendasi penting dalam proses penyelesaian.
“Pansus Kemanusiaan sudah melakukan upaya sesuai tugas Pansus, untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelesaian penting, sehingga dari semua data dan fakta yang terkumpul di Pansus, kami sangat berharap pertama di masa menjelang Natal ini, seharusnya tidak boleh ada lagi penembakan baik itu dari TPN dan TNI maupun Polri. Jangan ada korban rakyat Papua setiap bulan Desember,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH menegaskan pentingnya pendampingan hukum bagi keluarga korban untuk mengawal proses pengungkapan pelaku dan upaya memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
“Sampai hari ini, sudah masuk 15 hari sejak penembakan terjadi dan kami mendapati belum adanya pendampingan hukum bagi keluarga korban maupun saksi. Teman – teman kepolisian juga mengutarakan belum menerima laporan dari pihak keluarga korban, belum mendapatan keterangan lebih jauh, pun alat bukti yang bisa dipakai untuk diproses sehingga kami mendorong upaya keterbukaan dari pihak keluarga korban agar memperlancar upaya proses hukum sehingga setidaknya bisa memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarga, meskipun itu kecil,” ujar Paskalis Letsoin, yang juga Mantan Direktur LBH Papua ini.
Pansus Kemanusiaan DPR Papua juga menyoroti pemerintah daerah Kabupaten Puncak yang dinilai alpa dalam hal kehadirannya bersama rakyat Puncak terutama pasa peristiwa penembakan lima warga sipil tersebut.
“Kalau bicara popularitas di media, okelah. Tapi, bupati dimana saat warganya ditembak dengan seenaknya saja di daerahnya? Penting kehadiran seorang pemimpin, kepala daerah secara fisik di tengah-tengah masyarakatnya. Apalagi, laporan yang kami terima di lapagan, masyarakat tdiak leluasa beraktifitas di uar rumah. Pukul 5 – 6 sore jalanan sudah sepi di dalam kota, beberapa gereja bahkan tidak bisa melangsungkan agenda rutinias gereja setiap Desember atau gerbang Natal. Ini artinya rakyat belum merasa aman,” kata Laurenzus Kadepa, Anggota Pansus Kemanusiaan DPR Papua.
Kadepa meminta kepada kepala daerah harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Puncak. (bat)
