JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua mengagendakan untuk segera melakukan kegiatan masa reses pertama ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil).
“Kita sudah mengesahkan jadwal kegiatan dewan yang sudah disusun, untuk agenda 1 tahun ke depan. Jadwal kita sudah ada, minggu depan kita akan masuk dalam masa reses,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin rapat bamus di ruang Banggar DPR Papua, Senin, 23 Februari 2021.
Tentu saja, kata Jhony Banua Rouw, seluruh anggota DPR Papua akan turun ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
Setelah itu, lanjut Jhony Banua Rouw, nantinya dari hasil aspirasi masyarakat itu, akan menjadi pokok-pokok pikiran atau pokir yang diterima DPR Papua.
“Kita akan jaring aspirasi dari masyarakat apa yang berkembang di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, anggota DPR Papua akan melihat perkembangan situasi yang terjadi di Papua, terakhir ini termasuk melihat konflik-konflik yang terjadi yakni penembakan terhadap masyarakat di Intan Jaya dan Puncak, terutama masyarakat sipil yang menjadi korban yang menjadi konsen.
“Semoga nanti anggota dewan yang pulang ke dapil bisa mendapatkan data dan informasi yang tepat terkait hal itu,” imbuhnya.
Ditanya apa ada rencana DPR Papua mengundang Kapolda dan Pangdam terkait situasi keamanan di Papua? Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengatakan, jika setelah anggota DPR Papua pulang dari reses, jika memang membutuhkan dan mendapatkan informasi yang ada, pihaknya berencana untuk mengundang Forkompinda dalam hal ini, Kapolda dan Pangdam untuk sama-sama dan membicarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak.
“Masyarakat sipil jangan sampai menjadi korban. Itu yang paling bagi kami. Kita harus melindungi masyarakat sipil untuk tidak menjadi korban dalam konflik itu, sehingga kita akan mengundang untuk mencari solusinya penyelesaian masalah ini,” tandasnya.
Apalagi, imbuhnya, anggapan beberapa anggota DPR Papua dalam rapat bamus itu, dimana salah satu penyebab situasi di Intan Jaya karena Blok Wabhu, sehingga butuh data yang akurat.
“Kalau memang itu, kita juga berencana undang eksekutif karena surat persetujuan atau prinsip pemerintah daerah yang menyetujui ijin itu, karena itu yang dibicarakan dalam bamus itu sejauhmana investasi di sana, kita belum tahu seperti apa,” pungkasnya. (bat)
