JAYAPURA, Papuaterkini.com – Meski pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021, tinggal lima bulan lagi, namun masih ada enam venue yang belum selesai dibangun hingga saat ini.
“Ada enam venue yang belum terbangun. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kami dirapat ini. Dan kita ingin Dinas PUPR proaktif untuk memberikan informasi dan kami butuh data akurat untuk turun ke lapangan,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim di sela-sela rapat kerja bersama mitra OPD di Hotel Horison Ultima Kota Jayapura, Selasa, 27 April 2021.
Apalagi, kata Beatrix Monim, jika selama ini, Komisi IV DPR Papua mendapat kendala, lantaran tidak mendapatkan data akurat dari Dinas PUPR.
“Oleh karena itu, melalui rapat-rapat seperti ini, kami harus diberikan data akurat dan bahkan ke depan kita minta data teknis itu diberikan kepada Komisi IV DPR Papua. Terkait venue-venue PON yang dikerjakan oleh dinas PUPR belum bisa Komisi IV turun lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung karena Dinas PUPR belum memberikan data teknis terkait kegiatan-kegiatan tersebut,” jelasnya.
Diakui, jika dalam rapat – rapat yang digelar oleh Komisi IV DPR Papua, Kepala Dinas PUPR selalu tidak bisa hadir.
“Ya, sampai hari ini, Kepala Dinas PUPR tidak hadir dalam rapat kerja yang kami gelar. Kemarin, rapat kami dalam pembukaan dihadiri oleh pak Sekda dan beliau memberikan arahan bahwa sebagai mitra, kita mari membangun kemitraan dan menjalin keharmonisan kerja dan kita sama-sama untuk saling menghormati satu sama – lain dalam tugas dan fungsi kita,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Nasdem ini, Komisi IV DPR Papua minta supaya Dinas PUPR memberikan data. Sebab, pihaknya tidak mungkin melakukan pengawasan infrastruktur, tanpa ada data yang akurat.
“Iya, betul ada di APBD. Tapi, kegiatan-kegiatan mana yang terlaksana dan sejauhmana, itu bisa diberikan informasi dari dinas terkait,” ujarnya.
Menurutnya, dari pengalaman tahun lalu, ada sejumlah anggaran, terpaksa dikembalikan, itu berarti ada pekerjaan yang tidak berjalan.
“Nah, yang mengetahui itu instansi teknis. Fungsi tugas kami mengawasi, kenapa sampai tidak berjalan? Maka dalam rapat ini, kita hadirkan ULP dan Bappeda. Jika kendalanya ada diproses pelelangan, maka kami menyampaikan mari kita duduk bersama mencari solusi sesuai aturan, dimana yang menghambat,” ujarnya.
Beatrix Monim mengakui jika pihaknya mendapat informasi bahwa proses tender sudah dilakukan, namun kontrak belum jadi dan belum ada ditangan, sehingga hal ini perlu duduk bersama.
“Jika ULP, kalau seandainya dinas bilang ULP pelelangan belum selesai, ya kita dudukan bersama. Kita tidak mau pembangunan, masyarakat tidak merasakan dampak dari pembangunan yang sedang dikerjakan, karena begitu besar anggaran infrastruktur yang diturunkan, sehingga masayrakat merasakan dampaknya jika pekerjaan sudah berjalan. Kalau SiLPA begitu besar dikembalikan, tentu rakyat yang rugi,” katanya.
“Apalagi, untuk mendapatkan tambahan anggaran itu, tidak mudah. Bukan hanya eksekutif yang mengusulkan, tetapi juga DPR Papua. Jika tidak maksimal digunakan, tentu akan menjadi catatan. Tentu pusat sudah punya catatan, jika Silpa sudah tidak bisa digunakan lagi, tentu akan membuat kerugian. Bayangkan begitu besar SiLPA, tidak dapat digunakan,” sambungnya.
Dikatakan, jika pada saat ini, ada enam venue cabor belum selesai dibangun, namun dari penjelasan Disorda Papua sudah 100 persen, yang belum selesai itu Dinas PUPR.
“Kewenangan Dinas PUPR untuk menyelesaikan itu, maka kita minta sejauhmana, tinggal lima bulan lagi. Tidak usah hitung lima bulan, maksimal kita hitung 4 bulan. Tentu, harus ada solusinya, namun semua harus hadir tidak ada satu pihak. Nah, hari ini Dinas PUPR belum ada bersama, kita belum tahu kendalanya dimana dan harus mendapatkan penjelasan,” tandasnya.
Beatrix Monim berharap Dinas PUPR untuk aktif terlibat dan hadir dalam rapat-rapat supaya dapat memberikan informasi terkait hal itu.
“Kendala kita, karena beberapa kali kita mengundang, kita sulit kepala dinas untuk hadir dengan alasan kesibukan, tetapi bagaimana kita harus bekerjasama, terutama dalam hal melakukan pengawasan, kita harus mendapatkan data teknis dari dinas terkait,” katanya.
Yang jelas, imbuh Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua harus turun lapangan untuk melihat sejuahmana semua perkajaan yang sudah dikerjakan. (bat)
