JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) infrastruktur agar tidak meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), seperti tahun anggaran sebelumnya.
“Komisi IV DPR Papua lebih awal ingin mengingatkan kepada eksekutif terutama mitra kita selaku pengguna anggaran, harus menggenjot kinerja mereka. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dari mitra Komisi IV DPR Papua, merupakan mitra yang meninggalkan SiLPA yang besar,” kata Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE di sela-sela rapat kerja bersama mitra OPD di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Selasa, 27 April 2021.
Diakui, dapat kerja bersama mitra OPD ini, rutin digelar Komisi IV DPR Papua dalam rangka menjalankan fungsi tugas kedewanan, salah satunya yakni melakukan pengawasan infrastruktur.
Apalagi, kata politisi Partai Nasdem ini, jika saat ini sudah masuk pada triwulan II 2021, sehingga Komisi IV DPR Papua tentu mengevaluasi tahun kerja atau tahun anggaran 2020.
Dikatakan, sebagai tindaklanjut rapat kerja sebelumnya, Komisi IV DPR Papua melanjutkan lagi, lantaran membutuhkan data tekhis terkait dengan seluruh kegiatan-kegiatan infrastruktur yang menggunakan APBD provinsi.
Oleh karena itu, dalam rapat kerja yang berlangsung tiga hari itu, lanjut Beatrix Monim, untuk melihat sejauhmana penyerapan anggaran , meski masih terlalu dini soal penyerapan anggaran ini.
“Jadi, kita ingin mengingatkan sejak dini bahwa harus sampai triwulan 2, langkah-langkah apa dan sudah sejauhmana mereka melakukan kegiatan – kegiatan yang menggunakan APBD,” tandasnya.
Sampai hari kedua, diakui Beatrix Monim, tinggal beberapa OPD yang belum hadir yakni Dinas PU dan ESDM, sehingga akan diselesaikan sampai hari ketiga, termasuk didalamnya PB PON dan Disorda yang menggunakan APBD, terkait pengawasan infrastruktur yang menggunakan APBD provinsi, sehingga Komisi IV DPR Papua patut untuk mengawasi.
Ditambahkan, Komisi IV DPR Papua akan mendorong segera diselesaikan agar tujuan pelaksanaan PON XX di Papua dapat berjalan dengan baik.
“Penjelasan-penjelasan sudah kita dapatkan dan tentu disisa waktu dalam pelaksanaan PON XX Papua dalam lima bulan ini, ini waktu yang sangat singkat, sehingga butuh kerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Mana yang harus diselesaikan, sekalipun dalam DPA itu, anggaran mereka sendiri-sendiri, tapi tentu butuh dukungan semua pihak,” imbuhnya. (bat)
