JAYAPURA, Papuaterkini.com – Lantaran sering tidak menghadiri rapat-rapat yang digelar Komisi IV DPR Papua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman disoroti Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup.
“Kami menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR Papua, baik rapat maupun sidang perubahan dan induk,” tegas Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Selasa, 27 April 2021.
Bahkan, Sinut Busup menyebut jika yang bersangkutan terlalu banyak alasan, sehingga tidak hadir ketika diundang untuk melakukan rapat bersama Komisi IV DPR Papua.
“Alasan terlalu banyak. Tidak pernah hadir. Satu kali di tahun 2020, itu kita rapat bersama Dinas PUPR, dia angkat dokumen dan keluar sambil bilang saya tidak mau dengar kalian,” ungkap Sinut Busup.
Padahal, lanjut Sinut Busup, fungsi dan tugas Komisi IV DPR Papua adalah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk Dinas PUPR Papua.
Di samping itu, kata Sinut Busup, banyak agenda yang dihadapi di Papua, termasuk pelaksanaan PON XX Papua yang tinggal lima bulan lagi.
“Dari mitra kami, diantaranya Disorda sudah menyampaikan bahwa ada 9 point yang ada di APBD provinsi, itu salah satunya adalah air bersih belum ada semua venue PON ini,” ujarnya.
Untuk itu, Sinut Busup menyarankan kepada PB PON Papua untuk bersama-sama dengan Gubernur Papua agar air bersih itu dikembalikan ke Disorda atau Dinas ESDM. Apalagi, sisa waktu pelaksanaan PON tinggal lima bulan, namun air bersih belum ada.
“Jadi, rapat kali ini kepala dinas PUPR tidak datang, alasannya ke Jakarta. Jadi, tiap saat rapat, ada yang bilang ke Wamena, belum turun. Ada yang bilang dari Wamena turun transit langsung ke Jakarta,” katanya.
Akibatnya, lanjut Sinut Busup, sampai hari ini, Komisi IV DPR Papua belum mendapatkan data akurat terhadap sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR Papua, sehingga belum bisa turun melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan.
“Kita belum turun ke lapangan. Tadi Disorda sudah paparkan ke kita, ada enam venue belum bangun sampai hari, padahal tinggal empat bulan. Salah satunya venue dayung di Teluk Youtefa dan di depan kantor gubernur, di Doyo sekarang dipalang, karena dijanjika pada bulan Desember untuk uang natal, namun sampai hari ini belum dibayar, termasuk di Kampung Harapan belum direlokasi warga,” ungkap Sinut.
Sinut berharap agar Dinas PUPR Provinsi Papua agar continue selama 4 bulan untuk bersama-sama melibatkan PB PON Papua, KONI Papua dan DPR Papua untuk turun ke lapangan memastikan pelaksanaan PON XX, Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik. (bat)
