JAYAPURA, Papuaterkini.com – Terkait dengan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Tim Peduli Demokrasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar segera melantik Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo.
JPKP Yahukimo menilai jika Pemprov Papua melakukan penundaan pelantikan dua kali tanpa dasar hukum dan argumentasi yang jelas.
“Hal ini Pemprov Papua terkesan melanggar agenda Surat Mendagri, seperti yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 131/1921/Otda tertanggal 25 Maret 2021, perilhal pelantikan bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota dan nomor 131/91 tanggal 19 April 2021. Keputusan Mendagri menyampaikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, dilaksanakan hari Senin, 26 April 2021, namun ditunda pelaksanaan pelantikannya,” kata Ketua Tim Peduli Demokrasi JPKP Yahukimo, Amsal Sama dalam releasenya yang diterima Papuaterkini.com, Rabu, 28 April 2021.
Menurutnya, berkaitan dengan penundaan pelantikan ini, Pemprov Papua lewat Sekda Papua tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo serta tanggal pelantikannya.
Dikatakan, adanya penundaan pelantikan ini, masyarakat Yahukimo resah dan kecewa kepada Pemprov Papua, karena masyarakat antusias menyiapkan segala persiapan syukuran pelantikan itu.
“Persiapan ibadah syukur dan pesta rakyat bakar batu segala persiapan ubi sayur-sayuran semua membusuk. Kami Tim Demokrasi sudah mengawal pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Yahukimo aman dan damai, tanpa konflik dan sengketa apapun. Kami menjaga demokrasi sehingga kami kawal semua proses tahapan hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, namun ketika kami melihat penundaan pemerintah provinsi ini, kami khawatirkan akan terjadi gesekan dan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua seperti konflik horizontal di masyarakat Yahukimo,” paparnya.
Lebih lanjut, Pemprov Papua perlu ketahui bahwa kondisi birokrasi di Kabupaten Yahukimo pasca pemilihan sampai kini tidak berjalan dengan maksimal. Dinas, badan dan terutama pealayanan umum seperti rumah sakit yang tentunya 24 jam dibuka, namun baru-baru ini dipalang karena permasalahan internal dinas hak honor dan-lain-lain sehingga pasien yang ingin berobat terlantar diluar rumah sakit.
Hal itu, ujar Amsal Sama, akibat dari manajemen system pengelolahan pemerintahan yang kurang baik. Untuk itu, ia meminta agar bupati dan wakil bupati baru segera dilantik agar kembali membenahi system birokrasi dan pengelolaan pelayanan umum di Kabupaten Yahukimo.
“Kami JPKP Tim Peduli Demokrasi berharap pemimpin baru dilantik agar kembali memimpin Yahukimo aman damai. Untuk itu, kami meminta segera menjadwalkan tanggal pelantikan bupati dan wakil bupati Yahukimo, agar mayarakat Yahukimo ingin cepat menantikan kepemimpinan bupati dan wakil bupati definitif untuk memulihkan Kabupaten Yahukimo dan roda pemerintahan kembali normal,” pungkasnya. (bat)
