JAKARTA, Papuaterkini.com – Situasi di Bumi Cenderawasih, Papua akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius Ketua Forum Senior dan Milenial (FORSEMI) Papua, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi.
Tokoh Senior Papua Freddy Numberi menilai bahwa adanya upaya mendorong dialog dalam penyelesaian berbagai masalah di Papua, merupakan sesuatu yang baik.
“Di negara – negara demokrasi di dunia ya, dialog itu merupakan suatu keniscayaan, artinya dialog itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat di Inggris, antara Irlandia dan Inggris, akhirnya selesai melalui dialog, termasuk di Kanada juga ada konflik, akhirnya melalui dialog bisa diselesaikan dengan baik,” kata Freddy Numberi kepada Papuaterkini.com di Hotel Borobudur, akhir pekan kemarin.
“Jadi, kita di Indonesia ini, harus tidak tabu dengan dialog itu. Nah, mekanisme dialog itu, harus kita bangun bagaimana caranya supaya kita merangkul semua pihak,” tandasnya.
Sebab, lanjut Freddy Numberi, di Papua ada banyak faksi. Berbeda dengan di Aceh yang ada satu faksi. Nah, untuk bisa merangkul semua faksi tadi, butuh tahapan-tahapan dialog yang jelas, dengan melibatkan semua stakeholder, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan lainnya yang mengerti masalah, termasuk yang berseberangan.
“Yang berseberangan pun tidak masalah dilibatkan. Ini negara kita, kenapa kita harus takut? Laksanakan dialog itu, yang penting dilakukan secara bermartabat dan terhormat sehingga mata luar negeri yang tadinya menyoroti Indonesia itu, menjadi berubah. Bahwa Indonesia itu, adalah negara demokrasi yang berkembang baik, apalagi dia punya dasar Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan di negara di dunia tidak ada dasar Pancasila itu. Jangan justru kita punya dasar Pancasila, malah kemanusiaannya diabaikan,” jelasnya.
Freddy Numberi mengatakan, nilai – nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena kita mempunyai dasar – dasar Pancasila.
“Jadi, harapan saya polisi di depan dibantu TNI. Jika ekskalasinya meningkat, TNI ke depan. Jadi, tidak ada salahnya. Itu negara kita, kita kelola sendiri kok. Kita tidak perlu ada intervensi dari mana-mana. Kita harapkan tidak ada lagi pelanggaran kemanusiaan sehingga kembali berdamai lagi, pemerintahan berjalan. Jadi, memang ini tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola masalah ini di Papua,” paparnya.
Freddy Numberi juga menyatakan bahwa pemerintahan tidak berjalan dengan maksimal, lantaran leadership tidak ada.
Jika ada leadership ada, berarti mereka bisa koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda sedemikian rupa, sehingga bagaimana mengatasi situasi secara bersama-sama.
“Itulah gunanya adanya Forkompinda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, harus ada untuk dimanfaatkan terutama dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua. Jika Forkompimda tidak berjalan, ini salah satu akibatnya adalah berlarut-larutnya masalah yang ada di Tanah Papua. Jadi, itu salah satu dari aspek leadership ya,” ungkapnya.
Yang kedua, lanjut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, kita lihat bahwa dalam situasi aman dan damai seperti ini, dalam situasi bukan perang, ia secara pribadi menilai harus lebih mengedepankan polisi dalam semua aspek dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Saya berlatar belakang TNI lho. Tapi saya melihat ini bahwa kita sudah merumuskan bahwa kriminal itu harus polisi dikedepankan dan diback up oleh TNI. Manakala ekskalasinya meningkat, baru TNI masuk. Jadi, TNI sah-sah saja datang ke Papua. Itu sah, karena kita ingin daerah kita aman kan,” ujarnya.
Namun, kata Freddy Numberi, yang dikhawatirkan adalah ekses-ekses daripada operasi militer di masa damai ini, karena itu sangat ditentang oleh luar negeri, manakala ada rakyat yang tidak berdosa meninggal atau rumah di kampung dibakar dan sebagainya, hanya karena mengejar para oknum KKB tersebut.
“Saya setuju pembasmian KKB harus sampai keakar-akarnya, termasuk orang-orang yang mendanai mereka itu,” tegasnya.
“Darimana mereka bisa beli senjata? Kalau tidak punya uang, darimana mereka dapat uang. Apalagi, mereka hidup di kampung dan tengah hutan dapat uang darimana. Gak mungkin beli senjata pakai daun khan, harus pakai rupiah,” sambungnya.
Soal adanya indikasi KKB menggunakan dana desa dengan memaksa para kepala kampung? Mantan Danlantamal V Irian Jaya – Maluku ini menegaskan, apapun dananya bahwa uang itu dari Republik Indonesia.
“Ada system khan didalamnya. Berarti dana itu sampai ke mereka itu khan, pasti ada oknum-oknum yang memberikan. Itu harus dibasmi sampai ke oknum-oknum yang memberikan dana kepada KKB untuk ditangkap juga, supaya mata rantainya kita putus juga,” tandasnya.
Ditanya soal adanya indikasi donator dari luar negeri, Freddy Numberi mengaku jika ia melihat bahwa dana yang dipasok untuk KKB membeli senjata itu, masih dari dalam negeri sendiri.
“Nah, pengawasannya kurang. Jadi, menurut saya inteligen harus baik dan semua aspek itu, inteligen harus masuk dulu, penggalangan dulu, memilah mana oknum-oknum yang betul-betul terlibat, mana masyarakat yang terlibat. Nah, ini sama-sama famnya. Misalnya, fam Kogoya, ada Kogoya yang NKRI dan ada Kogoya yang OPM khan. Harus dibedakan itu, jangan dipukul rata semua,” pungkasnya. (bat)
