JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi I DPR Papua meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua untuk fokus dan memprioritaskan dalam upaya memperjuangkan para tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Memang ada masukan agar soal pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini, kita mencari cara untuk mengclearkan atau diprioritaskan. Jadi, kuota penerimaan CPNS ini, untuk honorer diprioritaskan,” kata Ketua Komisi I DPR Papua, Fernando AY Tinal, BA usai Rapat Kerja Komisi I DPR Papua bersama BKD Provinsi Papua di Hotel Aston Jayapura, Jumat, 11 Juni 2021.
Yang jelas, kata Fernando Tinal, pihaknya akan berusaha untuk menclearkan masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dulu, setelah selesai, tentu baru akan dibuka penerimaan CPNS secara umum.
Diakui, dalam rapat kerja bersama BKD Provinsi Papua itu, membahas sejumlah aspirasi yang masuk ke Komisi I DPR Papua termasuk mengenai penerimaan tenaga honorer K2, kuota penerimaan CPNS untuk Orang Asli Papua (OAP).
“Kami meminta masukan dari BKD Provinsi Papua, karena kami selalu mendapatkan laporan atau aspirasi mengenai penerimaan – penerimaan CPNS ini, sehingga kami meminta penjelasan dari BKD Papua,” jelasnya.
Lebih lanjuht, BKD Provinsi Papua sudah memberikan penjelasan yang sangat baik, artinya ternyata yang selama ini kita dengar, BKD Provinsi Papua sudah banyak melakukan hal atau terobosan.
“Ternyata sudah beberapa hal yang dilakukan BKD Provinsi Papua, contohnya kuota 20 ribu penerimaan CPNS dari tenaga honorer. Dari 20 ribu itu kuota yang diberikan untuk seluruh Papua, termasuk penerimaan untuk Provinsi Papua. Itu akhirnya dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing baik kabupaten/kota maupun provinsi. Jadi, dari 20 ribu itu, adalah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh Papua,” jelasnya.
Hanya saja, ujar Politisi Partai Golkar ini, sangat disayangkan sampai saat ini, belum bisa ditambahkan kuotanya dan hal itu akan diperjuangkan dan dipertanyakan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi supaya apakah ada acara – cara agar kuota itu bisa ditambah ke depannya.
Sebab, kata Fernando Tinal, kabupaten/kota yang masih membutuhkan banyak PNS. Namun, kuota 20 ribu itu, oleh BKD Provinsi Papua dibagi rata sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beberapa faktor.
“Tadi, Pak Kepala BKD Papua menyampaikan bahwa dari Pemprov Papua sendiri bersama sejumlah kepala OPD dan para bupati/wali kota untuk bersama-sama lagi menghadap Menpan dalam waktu dekat, untuk membicarakan penambahan kuota penerimaan PNS yang ada di Papua.
Terkait data tenaga honorer di Provinsi Papua dimana baru 20 kabupaten yang menyerahkan ke BKD Provinsi Papua, sedangkan 10 kabupaten/kota belum menyerahkan, Fernando Tinal mengakui jika BKD Provinsi Papua telah menyampaikan hal itu dalam rapat.
“Ya, memang 10 kabupaten/kota belum memasukkan data honorer ke BKD Provinsi Papua, karena mungkin dari kabupaten/kota terkendala jaringan komunikasi atau lainnya, termasuk mengeluh lantaran kuota yang diberikan belum mampu menjawab kebutuhan pegawai yang diharapkan oleh kabupaten/kota, sehingga mereka menunggu apa ada jalan untuk menambah kuota,” ujarnya.
Hanya saja, imbuhnya, kuota penerimaan CPNS dari honorer itu, sudah ditetapkan sebanyak 20 ribu oleh Kemenpan untuk seluruh Papua sehingga dibagi rata sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda mengatakan jika masalah tenaga honorer sesuai petunjuk mantan Wagub Papua beberapa waktu lalu, sudah dilakukan pembagiannya.
“Kami menunggu hasil distribusi itu ke kabupaten/kota se Papua untuk menyusun sesuai kebutuhan mereka masing-masing dan sampai dengan sekarang baru 20 kabupaten yang sudah masuk datanya ke BKD Provinsi Papua, sedangkan 10 kabupaten/kota yang belum,” kata Nico Wenda, sapaan akrabnya.
Nico Wenda mengaku tidak mengetahui persis kendala yang dihadapi 10 kabupaten/kota hingga belum memasukkan data tenaga honorer tersebut.
“Kan tinggal menyusun saja sesuai dengan format yang ada, tapi sampai sekarang belum disusun dan diserahkan,” ungkapnya.
Nico Wenda menambahkan jika 10 kabupaten/kota yang belum memasukan data tenaga honorer itu, diantaranya Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Nabire, Waropen, Mappi, Intan Jaya, Supiori, Kota Jayapura, Mamberamo Raya dan Puncak Jaya.
“Nah, Puncak Jaya tidak mau menerima itu. Jadi, dia tidak masuk. Saya kurang tahu alasannya apa?,” katanya.
“Kami sudah memberikan kesempatan 1 minggu, kemudian kami beri waktu 1 minggu lagi, namun tidak selesai sampai sekarang. Nah, saya besok berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan data honorer dari 20 kabupaten yang sudah masuk ke Kemenpan dan urusan yang terlambat, nah itu urusan daerah masing-masing, karena sudah diberi waktu 2 kali, namun tidak selesai,” pungkasnya. (bat)
