JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi IV DPR Papua, Timotius Wakur tampak geram dan kesal melihat pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON di Kabupaten dan Kota Jayapura pada kunjungan Komisi IV DPR Papua dalam tiga hari terakhir ini.
Anggota DPR Papua dari Mekanisme Pengangkatan ini, mengingatkan kepada Dinas PUPR Provinsi Papua untuk bekerja secara serius dalam menyelesaikan pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON Papua yang belum tuntas.
“Perlu proaktif dari Dinas PUPR, Disorda dan PB PON Papua, karena kurang proaktif melihat lapangan memantau pembangunan sarana penunjang sejumlah venue PON, sehingga para kontraktor kerja tidak target waktu, apakah mereka kecewa karena dari dinas yang bersangkutan minta feenya lebih besar, sehingga pekerjaan tidak selesai, saya tidak tahu,” kata Timotius Wakur, Sabtu, 17 Juli 2021.
Untuk itu, ujar Timotius Wakur, perlu didorong oleh dinas terkait pekerjaan sarana penunjang terutama penataan kawasan di Venue Menembak, yang baru mencapai 40 persen.
Begitu juga di GOR STT GIDI Stakin Sentani, memang sudah selesai 100 persen, namun dana untuk penataan kawasan itu yang dianggarkan cukup besar sekali, tetapi belum selesai sampai sekarang.
“Pagar belum selesai, bak penampungan air belum ada, ini kontraktor yang kerja, harus perhatikan betul dalam bulan ini. Jangan bulan September,”ungkapnya.
“Belum lagi, sarana penunjang di Venue Baseball dan Softball di Uncen Atas, Waena. Ini kapan dimulai proyek ini? Sedangkan anggaran multiyear dan sudah ada sejak 2020, sekarang sudah lewat pertengahan tahun dan besok akan sidang perubahan APBD. Jangan mereka minta tambahan anggaran lagi, uang dikemanakan, pekerjaan baru 50 persen,” sambungnya.
Timotius Wakur mengapresiasi pekerjaan di Venue Voli Indoor dan Voli Pasir di Koya yang sesuai target. Sekarang tinggal penataan kawasan saja, yang tinggal pembangunan talud yang sudah hampir selesai.
“Maka saya belum bisa memberikan jempol kepada dinas terkait karena yang dinas terkait ini kan sebenarnya kaki tangan gubernur. Minta maaf, kalau gubernur dipermalukan, saya pribadi bisa lapor ke KPK untuk periksa mereka yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, jangan gubernur yang diperiksa, tapi dinas terkait yang sudah diberi kepercayaan membawa baik Provinsi Papua dan rakyat, tidak dijawab baik dinas bersangkutan agar pekerjaan selesai,” tegasnya.
Padahal, kata Timotius Wakur, mestinya waktu 76 hari menjelang PON ini, mestinya tinggal pemeliharaan venue – venue PON.
“Ingatan kita sejarah di Sumatera Selatan, begitu selesai PON. Sudah tau sendiri, saya tidak mau jawab. Mereka tahu sendiri, baik kontraktor maupun yang memberi pekerjaan, bisa terjerat hukum. Dampak hukum ada, jangan merasa Papua ada Otsus jadi, tidak bisa diperiksa. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini,” tandasnya lagi.
Timotius Wakur menambahkan, agar dinas terkait tidak bermain-main dalam pembangunan sarana penunjang pada semua venue PON tersebut.
“Jangan bermain di air kabur, supaya nama baik Gubernur Lukas Enembe itu agar dijaga dengan baik. Siapapun saya tidak peduli, saya hanya bicara nama baik gubernur dan Provinsi Papua serta Orang Papaua mampu melaksanakan PON,” katanya.
Apalagi, imbuh Timotius Wakur bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sempat ditunda 1 tahun, untuk memberikan kesempatan dalam menyelesaikan pembangunan venue maupun sarana penunjangnya.
“Tapi masih saja seolah main-main. Saya tekankan itu saja,” pungkasnya. (bat)
