JAYAPURA, Papuaterkini.com – Rencana Gubernur Papua memberlakukan penutupan akses keluar masuk Papua alias lockdown dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Bumi Cenderawasih, ditanggapi oleh Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani.
Apeniel Sani menilai jika pemberlakukan lockdown atau penutupan akses keluar masuk Papua itu, sudah tepat dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Hanya saja, politisi muda Partai Gerindra ini, meminta agar lockdown itu, tidak berlaku untuk intra Papua atau antar daerah di Papua.
“Penutupan akses keluar masuk Papua itu, karena penyebaran Covid-19 dari luar. Jika pemerintah mau menutup akses penerbangan maupun kapal penumpang, boleh saja, namun untuk di dalam atau intra Papua sendiri tidak perlu,” kata Apeniel Sani, Jumat, 23 Juli 2021.
Menurutnya, alangkah baiknya jika Pemprov Papua tidak memberlakukan lockdown atau penutupan akses di dalam Papua atau antar daerah/kabupaten.
“Kalau masih didalam Papua, tidak perlu lockdown, yang penting harus perketat protokol kesehatan (Prokes). Tidak usah lockdown, yang penting diperkat persyaratan antar kabupaten di Papua,” ujarnya.
Apeniel Sani mengatakan, hal itu bukan berarti bebas, namun tetap masih dalam koridor seperti biasa dengan memperketat prokes, sehingga ia berharap hal itu menjadi pertimbangan bagi Pemprov Papua dalam mengambil kebijakan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.
“Yang penting akses keluar masuk ke Papua harus tutup, tapi di dalam Papua sendiri tidak perlu. Namun demikian, harus diperketat, karena di Papua sendiri bisa dikendalikan,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Apeniel Sani, hal itu terkait dengan pelaksanaan PON XX Papua yang akan digelar pada Oktober 2021, sehingga antar daerah terutama empat klaster dan daerah penyangga agar tidak terganggu, karena memang diperkirakan mobilitas akan tinggi terutama melalui penerbangan antar daerah itu.
“Ini terkait dengan kesiapan dan pelaksanaan PON, sehingga tidak menghambat akibat kebijakan itu,” ujarnya.
Apeniel sependapat dengan penutupan akses keluar masuk Papua alias lockdown, namun tetap mengijinkan untuk kepentingan PON yakni penerbangan maupun pelayaran untuk barang kebutuhan pokok melalui kargo maupun untuk PON itu sendiri.
Adanya rencana lockdown pada Agustus 2021, Apeniel Sani melihat bahwa ada kepanikan dari masyarakat di Papua, terutama Jayapura dan sekitarnya.
Hal itu, imbuh Apeniel Sani, terlihat dari membludaknya penumpang yang akan berangkat meninggalkan Jayapura dalam beberapa hari terakhir ini.
“Saya lihat di bandara, itu penuh sesak. Ini sangat memprehatinkan, tidak jaga jarak. Rencana lockdown itu, justru membuat masyarakat panik, sehingga mereka ramai-ramai ingin pulang ke daerah asalnya, begitu juga sebaliknya yang akan kembali ke Papua,” katanya.
Kondisi itu, Apeniel Sani menilai tentu sangat berbahaya dan rentan terhadap penyebaran Covid-19, sehingga perlu ditertibkan oleh Tim Satgas Covid-19.
“Bandara sangat padat. Mungkin semua pada panik. Kami harap bapak gubernur jangan salah ambil langkah, karena intra Papua tidak perlu lockdown,” pungkasnya. (bat)
