SENTANI, Papuaterkini.com – Fasilitas atau sarana penunjang di Venue Menembak yang ada di Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura hingga kini belum tuntas dibangun. Padahal, pelaksanaan PON XX tahun 2021, tinggal beberapa bulan lagi. Namun, pembangunan draenase, pagar dan penataan kawasan di venue menembak itu, diperkirakan baru mencapai 60 persen.
Hal ini ditemukan dalam kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Timotius Wakur, Yotam Bilasi dan Alfred F Anouw di Venue Menembak, Rabu, 14 Juli 2021.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengakui kunjungan ke venue menembak di Sentani itu, untuk melihat capaian atau progress dalam pembangunan venue itu, termasuk sarana pendukung yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Papua yang menjadi mitra Komisi IV DPR Papua.
“Ada pekerjaan pagar, penataan kawasan dan draenase di venue menembak. Tapi, kita lihat hari ini, tinggal 80 hari lagi PON Papua digelar, sampai saat ini kondisinya masih seperti ini,” kata Beatrix Monim kepada wartawan.
Padahal, kata Beatrix Monim, pembangunan fasilitas penunjang itu, harus dipacu secepatnya agar segera selesai sebelum digelar PON XX.
Untuk itu, Komisi IV DPR Papua akan segera memanggil Dinas PUPR untuk memastikan kapan penyelesaian pembangunan fasilitas pendukung di venue Menembak itu.
“Tentu kan tidak hari H diserahkan. Harusnya minimal 1 bulan sebelum hari H sudah diserahkan pekerjaan ini, untuk dikemudian diatur dan ditata dengan baik oleh penyelenggara, PB PON Papua, namun sampai hari ini, masih seperti ini. 80 hari itu, kan tidak sampai 3 bulan, ya kalau dihitung cukup terlambat,” tandasnya.
Politisi Partai Nasdem itu mengharapkan agar dapat diselesaikan dengan cepat. “Tapi ada beberapa kejanggalan seperti dilaporkan oleh Sub PB PON Kabupaten Jayapura bahwa pagar sebenarnya menurut tim delegate tidak boleh ada pagar untuk cabor menembak melayang, tapi kenyataan sudah dibangun fondasi,” ujarnya.
Mestinya, lanjut Beatrix Monim, harus ada koordinasi antara Dinas PUPR dengan pihak ketiga yang mendapatkan pekerjaan harus berkomunikasi untuk kepentingan bersama.
“Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena ini satu kesatuan antara yang membangun venue dan penataan kawasan ini harus sama, karena cabor punya persyaratan dalam penyelenggaraan pertandingan. Dinas PUPR harus memperhatikan semua terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam pertandingan,” ujarnya.
Beatrix Monim mengungkapkan, jika untuk pembangunan pagar di venue menembak itu, dianggarkan sebesar Rp 14,8 miliar. Untuk penataan kawasan dianggarkan sebesar Rp 13,8 miliar.
“Itu dinas yang menghitungnya. Kita akan bertanya, sejauh ini Rp 14,8 miliar dan Rp 13,8 miliar, namun kondisinya masih seperti ini. Harusnya minimal, kita datang tinggal dicat saja, sehingga bisa selesai,” tandasnya.
Untuk itu, Beatrix Monim menambahkan, jika Komisi IV DPR Papua akan memanggil Dinas PUPR dalam waktu dekat untuk menjelaskan pekerjaan penataan kawasan dan pagar di venue menembak.
“Rekan-rekan wartawan bisa melihat penataan kawasan di Venue Menembak ini, baru penimbunan seperti ini. Kan kawasan ini, bukan hanya batu dan pasir, tapi butuh tanaman dan lainnya, namun sampai hari ini masih seperti ini,” imbuhnya. (bat)
