JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kelompok Khusus DPR Papua meminta agar Pemprov Papua untuk melakukan evaluasi terhadap PT Irian Bhakti Mandiri (Holding Company) .
Apalagi, Kelompok Khusus DPR Papua menilai jika PT IBM belum memberikan kontribusi dalam bentuk deviden terhadap pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov Papua.
“Deviden dari modal pemerintah yang dipisahkan, belum namak khususnya dari PT Irian Bhakti Mandiri dari keterangan terbaca bahwa perusahaan ini merugi, sehingga akan lebih bijak segera dilakukan evaluasi apakah masih dipertahankan Holding Company atau dibubarkan,” kata Pelapor Kelompok Khusus DPR Papua, Yohanes L Ronsumbre dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur Papua tahun 2020.
Menurutnya, anak – anak perusahaannya berdiri untuk mengeloa aset – aset milik Pemprov Papua untuk mendatangkan profit bagi pemerintah daerah dengan skema anak perusahaan ini bekerja sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain yang bonafit sehingga bisa menghasilkan deviden bagi pemerintah daerah.
“Misalnya pengelolaan Hotel Numbay di Jayapura, Hotel Asmat di Merauke, Hotel Mapia di Biak dan Hotel Arfak di Manokwari,” sebutnya.
Kelompok Khusus DPR Papua juga menyoroti terkait penyampaian LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020. Seharusnya, LKPJ disampaikan kepada masing-masing Anggota DPR Papua pada bulan Juni 2021 sehingga dapat dipelajari dengan baik dan pada saat melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan reses Anggota DPR Papua.
“Sepintas kami melihat dalam LKPJ terdapat program yang dianggarkan secara gelondongan tanpa menyebut tempat kegiatan. Hal ini haruslah diperhatikan karena berpotensi terjadinya pendobelan penganggaran dan penitipan anggaran yang dapat menimbulkan multitafsir,” imbuhnya. (bat)
