JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua menyatakan kekecewaannya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua. Pasalnya, TAPD Provinsi Papua tidak datang dalam kegiatan kunjungan venue – venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Padahal, sesuai hasil rapat kerja 23 Juli 2021 antara Badan Anggaran DPR Papua dan TAPD Provinsi Papua telah disepakati untuk memastikan kesiapan PON XX tahun 2021 di Papua, akan melaksanakan kunjungan lapangan ke venue-venue cabang olahraga yang telah dibangun khususnya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pada Kamis, 29 Juli 2021.
“Sekali lagi, kami sangat sangat kecewa, karena TAPD Provinsi Papua dan dinas terkait tidak hadir bersama dengan kami. Maka hari ini, kami DPR Papua memutuskan tidak melanjutkan kunjungan ke venue – venue PON dan kami bubar, kami menunggu sampai waktu berikutnya,” tegas Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM dan sejumlah anggota Banggar DPR Papua di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis, 29 Juli 2021.
“Silahkan kalau memang merasa eksekutif bisa melakukan semua, lakukan lah. Tapi, kami kasih tahu bahwa eksekutif tidak boleh menggunakan dana rakyat tanpa persetujuan DPR Papua. Karena DPR Papua adalah perwakilan rakyat,” sambungnya.
Jhony Banua Rouw mengatakan, jika acara kunjungan ke venue PON oleh Banggar DPR Papua dan TAPD Provinsi Papua itu, sudah menjadi keputusan bersama.
“Jika ada agenda lain yang lebih penting silahkan kalian jalan di sana. Saya pikir harusnya kita lihat mana yang jauh lebih penting,” tandasnya.
Ditanya alasan ketidak hadiran TAPD Pemprov Papua dalam kunjungan venue di Stadion Lukas Enembe? Jhony Banua Rouw mengaku, jika telah disampaikan bahwa di waktu yang sama TAPD Pemprov Papua ada rapat ditempat yang lain. “Silahkan tanya Sekda,” katanya.
Namun demikian, Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, jika kunjungan ke venue – venue PON itu sudah menjadi kesepakatan bersama.
“Saya sampaikan, ini hasil rapat TAPD dan Banggar DPR Papua, bukan tiba saat tiba akal. DPR Papua kerja pakai jadwal yang pasti,” cetusnya.
Yang jelas, kata Jhony Banua Rouw, jika kunjungan ke venue – venue PON yang ada di Stadion Lukas Enembe itu, DPR Papua punya niat untuk membantu menyelesaikan kekurangan – kekurangan yang ada di pemerintah atau eksekutif.
Apalagi, dari laporan alat kelengkapan dewan, baik komisi maupun Pansus PON, yang telah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, diketahui masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan dalam mempersiapkan venue PON itu.
“Kami temukan akses jalan masuk belum selesai, pagar – pagar pengaman belum selesai, ada penataan kawasan yang belum selesai. Ada venue – venue yang belum bisa dipakai sama sekali,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Jhony Banua Rouw, listrik juga belum cukup dayanya. Bahkan, ada venue yang belum ada listriknya, juga belum ada air.
“Nah, bagaimana kita mau melaksanakan PON jika ini belum siap? Ini bisa memalukan nama Papua. Kita bilang Papua mau bikin PON untuk harga diri orang Papua, bagaimana mau buktikan untuk harga diri kita, kalau pelaksanaannya, ketersediaan air bersih saja tidak ada, listrik tidak cukup. Ini yang kita ingin pastikan,” paparnya.
DPR Papua Tak Gampang Keluarkan Ijin Prinsip
Untuk itu, dalam rapat Banggar DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua, telah disepakati bahwa semua yang menjadi temuan oleh komisi – komisi dan juga dinas bahwa ada sekian banyak masalah, butuh kebijakan – kebijakan yang khusus.
Oleh sebab itu, DPR Papua bersama TAPD Pemprov Papua memutuskan mengunjungi bersama-sama untuk melihat venue – venue PON, kemudian bisa mengambil kebijakan – kebijakan supaya menyelesaikan kekurangan – kekurangan itu.
“Bahkan, hari ini kami dengar juga masih banyak lokasi PON yang dipalang oleh masyarakat terkait ganti rugi hak ulayat. Nah, ini yang kita mau perhatikan,” katanya.
Terkait masih adanya tuntutan hak ulayat di Stadion Lukas Enembe? Jhony Banua Rouw mengatakan bahwa kunjungan DPR Papua bersama TAPD itu, sebenarya unguk melihat bahwa itu bagian yang penting yang harus diselesaikan.
Namun, kata Jhony Banua Rouw, jika eksekutif merasa bisa selesaikan atau eksekutif tidak mau menyelesaikan itu dengan masyarakat.
“Kita khawatir eksekutif tidak mau selesaikan masalah tanah dengan masyarakat. Kalau toh menggunakan dana, harus dibicarakan bersama-sama dengan dewan,” tandasnya.
Soal nantinya jika eksekutif ada permintaan ijin prinsip untuk selesaikan pembangunan sarana penunjang venue PON? Jhony Banua menegaskan, jika DPR Papua tidak gampang mengeluarkan ijin prinsip.
“Saya pikir tunda dulu, ijin prinsip nanti. Semua harus kita bicarakan dengan baik, jelas uang itu untuk kepentigan apa? Jadi, untuk saat ini, DPR Papua, maaf tidak segampang mengeluarkan ijin prinsip. Ini adalah uang rakyat, kita mau jelas uang ini untuk apa untuk penggunaannya, bermanfaat untuk rakyat atau tidak,” pungkasnya. (bat)
