JAYAPURA, Papuaterkini.com – KONI Papua khawatir dengan prestasi atlet yang dipersiapkan dalam menghadapi PON XX Papua, Oktober 2021. Apalagi, sebagai tuan rumah tentu sukses prestasi harus bisa dicapai.Namun demikian, KONI Papua membutuhkan anggaran Rp 500 miliar untuk bonus atlet, official dan pelatih serta lainnya.
Kekhawatiran itu, disampaikan Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, SP, MSi dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa di Hotel Horison Jayapura, Rabu, 7 Juli 2021.
“Kita mengharapkan mendapatkan dukungan anggaran dari DPR Papua terkait dengan untuk sukses prestasi. Itu didalamnya ada bonus atlet, untuk kontingen dengan anggaran yang ada, kita sangat minim, sehingga kita berharap mendapatkan dukungan dari Pemprov Papua dan DPR Papua untuk bisa menambahkan entah darimana sumbernya, entah dari ABT, silpa atau lainya.” kata Kenius Kogoya.
Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting, lantaran sebelumnya KONI Papua telah mengajukan anggaran Rp 1,3 triliun, namun hanya diberikan Rp 800 miliar untuk memback up sukses prestasi bagi atlet PON Papua.
“Hitungan kita masih kurang. Ya, kurang lebih sekitar Rp 500 miliar. Itu termasuk bonus atlet, kontingen Papua,” jelasnya.
Ditanya soal perkiraan anggaran untuk bonus bagi atlet peraih medali, Kenius Kogoya mengatakan jika melihat bonus yang dikucurkan ke atlet pada PON di Jawa Barat sekitar Rp 600 juta yang diberikan gubernur, sehingga PON kali ini sebagai tuan rumah tentu gubernur akan mengalami kenaikan.
“Ya, bisa naik Rp 800 juta atau Rp 1 miliar. Namun, itu sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, kita harapkan sebagai tuan rumah, atlet kita bisa mendapatkan bonus yang terbaik,” tandasnya.
Yang jelas, lanjut Kenius Kogoya, dalam pemberian bonus itu, tentu akan dipertimbangkan dengan cabor yang ada. Misalnya, untuk tim beregu tentu akan berbeda nilai bonusnya dengan perseorangan.
“Misalnya, tim sepak bola ada 22 atlet. Tidak mungkin diberi Rp 1 miliar. Kita harus hitung proposional. Katakan dia bisa dapat Rp 350 juta atau Rp 400 juta per orang ya berarti dikalikan 22 orang. Nah, itu satu emas, belum lagi peraih medali perunggu dan perak,” paparnya.
Kenius Kogoya mengatakan dalam pemberian bonus itu, akan dihitung secara proporsional sehingga atlet juga merasa dihargai.
“Jadi, perhitungan kita dengan estimasi Rp 700 juta dengan perolehan medali 78, kita dapat disekitar Rp 400 miliar lebih. Kita sudah hitung berapa perak dan perunggu, kita sudah hitung secara proporsional, belum termasuk official, pelatih dan asisten pelatih,” katanya.
Permintaan anggaran tambahan Rp 500 miliar itu, dinilai Kenius Kogoya cukup untuk memberikan bonus bagi atlet PON Papua.
Diakui, selain untuk memberikan bonus atlet, tambahan anggaran itu memang untuk mendukung atlet PON Papua, termasuk peralatan latihan.
“Ya, memang biaya kita membengkak karena kebutuhan atlet, peralatan latihan umum dan khusus, kita lengkapi. Apalagi, kita sebagai tuan rumah, kita tidak mau kalah dengan daerah lain. Tidak boleh peralatan latihan atlet kurang. Ini juga membangkitkan semangat atlet PON Papua ketika memberikan peralatan yang bagus, tentu akan meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga harus dipersiapkan dengan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa menambahkan, pihaknya mengundang KONI Papua untuk persiapan PON Papua.
“Ada dua permasalahan besar yang perlu kita bantu. Yakni, pertama masalah persiapan anggaran. KONI Papua awalnya ajukan Rp 1,3 triliun, namun dijawab TAPD tidak sesuai dengan yang diajukan KONI Papua,” katanya.
Timiles Jikwa mendesak agar kekurangan anggaran itu harus diselesaikan, karena Dinas PUPR dan Disorda Papua telah membangun venue PON yang megah, namun atlet yang dibina KONI Papua belum diperhatikan maksimal.
Untuk itu, Ketua Komisi V DPR Papua Timiles Jikwa meminta kepada TAPD Pemprov Papua segera menjawab kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan KONI Papua, yakni kekurangan anggaran lantaran sifatnya mendesak dan segera dibantu.
“Tentu dalam waktu dekat harus segera dibayarkan. Apalagi, ini harga diri orang Papua dan sukses prestasi pada PON XX dimana Papua sebagai tuan rumah,” tandasnya.
Apakah anggaran itu melalui ABT atau ijin prinsip? Timiles Jikwa mengatakan, karena hal ini sangat mendesak dan tinggal beberapa bulan, maka harus segera dicari solusinya, misalnya melalui dana Silpa.
“Ya, kalau boleh melalui ijin prinsip sesuai kebutuhan yang diajukan KONI Papua, karena itu sangat mendesak. Jangan setengah-setengah, bayar full supaya mereka kerja full. Apalagi, kita tuan rumah, kita sudah bangun gedung megah, tapi atletnya tidak diurus, kita bisa juara tidak itu? Ini bukan harapan DPR Papua dan KONI Papua saja, tapi ini harapan rakyat Papua,” pungkasnya. (bat)
