JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua, yang membidangi ekonomi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai lokasi di Kabupaten dan Kota Jayapura, guna melihat persiapan UMKM dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, yang akan berlansung di Bumi Cenderawasih, Oktober 2021.
Kunjungan kerja itu dalam rangka pengawasan terhadap program-program dari mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua rumpun ekonomi, yang tepat sasaran maupun yang sudah berjalan. Apalagi, kunjungan kerja itu, juga dalam rangka persiapan menghadapi pembahasan APBD Perubahan.
“Ya, program-program itu kendalanya dimana, mungkin kita bisa memperjuangkan nanti di dalam pembahasan APBD Perubahan, sehingga mitra OPD rumpun ekonomi diharapkan ada penambahan anggaran, terutama program yang belum berlanjut dan kami harap Pemprov Papua memperhatikan rumpun ekonomi ini,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Kamis, 22 Juli 2021.
Sebab, kata Mega Nikijuluw, saat ini tengah meningkat lagi pandemic Covid-19 di Papua, yang belum tahu berakhirnya kapan.
“Jika masyarakat mengandalkan berkebun atau bertani misalnya, tentu bisa dibantu dengan peralatan pertanian. Untuk itu, kami harap di APBD Perubahan bisa diperjuangkna untuk hal-hal itu, karena ekonomi ini sangat perlu dan mendekati PON, sehingga diharapkan masyarakat yang jauh hari bercocok tanam atau hasil bumi untuk konsumsi bisa tercukupi, sehingga mereka bisa merasakan dampaknya PON,” ujarnya.
Jangan sampai, kata Mega, apa yang tengah dipersiapkan oleh masyarakat itu, tidak dimanfaatkan dengan baik dalam menghadapi PON, sehingga menjadi sia-sia. Padahal, lanjut Mega, dalam PON itu, bukan hanya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi, tetapi juga sukses ekonomi sangat penting.
Untuk itu, Komisi II DPR Papua melakukan kunjungi di delapan tempat pelaku usaha atau UMKM khususnya orang asli Papua yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, seperti di Koya, Kampung Harapan, Yokiwa dan Sentani.
Diungkapkan, jika para pelaku UMKM orang asli Papua ini, kini telah mempersiapkan diri membuat souvenir untuk PON baik produksi sagu, kopi, kerajinan, ternak dan lainnya, sehingga diharapkan PB PON Papua atau Pemprov Papua dapat memberikan tempat mereka untuk dapat menjual hasil kerajinan atau produksi mereka.
“Ya, kami lihat belum produksi secara besar-besaran, sehingga perlu pembinaan juga. Ada juga yang belum punya brand seperti ada UMKM yang membuat sabun berbahan minyak buah merah dan jahe,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi II DPR Papua mengusulkan agar hotel-hotel yang ada di empat klaster PON dan penyangga dapat membeli sabun mandi yang diproduksi oleh pelaku usaha orang asli Papua tersebut.
“Tinggal dikasih label oleh dinas terkait supaya bisa digunakan di hotel-hotel yang ada Jayapura, Merauke dan Timika. Ini hasil produksi dari orang asli Papua semua, sehingga diharap bisa diberi peluang pasar untuk meningkatkan ekonomi mereka, sehingga diharapkan bisa jadi home industry,” ujarnya.
Yang jelas, Mega meminta agar OPD terkait terus memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM khususnya orang asli Papua.
“Dari dinas yang ikut, mereka proaktif. Bahkan, menawarkan membantu badan hukumnya. Saya bersyukur bahwa dari dinas proaktif melihat hasil-hasil dari para UMKM orang asli Papua ini,” jelasnya.
Mega mengungkapkan jika OPD rumpun ekonomi ini, banyak melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha, seperti Dinas Kehutanan mendampingi penyulingan minyak kayu putih di Biak dan peternak lebah madu di Wamena, termasuk Disperindagkop dan Naker juga memiliki banyak pembinaan terhadap pelaku UMKM, termasuk industry kerajinan kayu dan meuble atau furniture.
“Saya minta mereka juga membina pelaku usaha produksi sabun mandi dari buah merah dan jahe itu. Pendampingan itu diharapkan juga meningkatkan mutu produksi pelaku UMKM orang asli Papua, termasuk mie dari sagu Putri Numbay melalui pembinaan terhadap pengemasan label, uji laboratorium Balai Besar POM maupun sertifikat halal dari MUI,” imbuhnya. (bat)
