JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua tidak serius dalam mengerjakan pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON di Papua.
“Secara akumulatif dalam tiga hari kunker Komisi IV DPR Papua ke venue PON ini, kami sendiri ingin menegaskan bahwa Dinas PUPR harus lebih serius mengejar progress kegiatan ini selama dua bulan,” tegas Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim usai bersama anggota Komisi IV DPR Papua kunker di Venue Baseball – Softball, Voli Indoor dan Voli Pasir, Kota Jayapura, Jumat, 16 Juli 2021.
“Sejujur kami Komisi IV DPR Papua tidak melihat keseriusan dinas terkait sukses penyelenggaraan PON di tahun 2021 dan itu bukti dan kenyataan di lapangan yang kami dapati,” sambungnya.
Untuk itu, Beatrix Monim meminta Dinas PUPR lebih serius dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan ini, sehingga tidak hanya sukses penyelenggaraan PON, tetapi yang terpenting adalah nama baik Pemprov Papua dalam menyambut duta PON dan duta olahraga di Tanah Papua.
Dikatakan, alasan Komisi IV DPR Papua menyimpulkan ketidakadanya keseriusan dari Dinas PUPR dalam pembangunan sarana penunjang venue PON Papua, sebab selama tiga hari kunker, tidak menemukan satupun baik staf Dinas PUPR, PPTK maupun konsultan yang berada di lokasi pekerjaan itu.
“Kami kunker di lokasi pekerjaan itu, bukan hanya 30 menit, tapi di satu lokasi bisa sampai 2 jam, namun tidak ada satupun di sana. Dengan demikian, kami melihat keseriusan Dinas PUPR dalam mengawasi pekerjaan sarana penunjang venue PON di sisa waktu begitu dekat, sehingga kami mengambil kesimpulan ketidakseriusan dinas dalam mengawasi atau melakukan kegiatan – kegiatan terkait sukses penyelenggaraan PON di tahun ini,” tandasnya.
Dikatakan, kunker Komisi IV DPR Papua ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan APBD tahun anggaran 2020 – 2021, khususnya infrastruktur penunjang PON, sehingga melakukan kunjungan yang bersifat inspeksi ke venue-venue PON di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, 14 – 16 Juli 2021.
“Kami melihat langsung sarana penunjang PON yang dikerjakan oleh Dinas PUPR yang menggunakan APBD Papua sekitar Rp 140 miliar. Komisi IV DPR Papua turun langsung meninjau kegiatan-kegiatan tersebut,” katanya.
Apalagi, lanjut Beatrix Monim, fasilitas sarana penunjang venue PON itu menggunakan anggaran tahun jamak 2020 – 2021 sampai 2022 terutama untuk peningkatan akses-akses jalan.
“Kami melihat langsung, beberapa akses jalan menuju ke venue itu belum dikerjakan. Kami Komisi IV sangat menyayangkan, karena kita tahu dengan semangat penyelenggaraan PON yang luar biasa, kami sendiri mendukung kebijakan pak Gubernur yang luar biasa, diharapkan tiga sukses yang dicanangkan yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi itu bisa terwujud, namun tinggal 76 hari tetapi kami melihat kondisinya masih seperti ini,” jelasnya.
Beatrix Monim mengungkapkan jika Komisi IV DPR Papua sedikit pesimis akan hal itu. Namun, ia berharap kontraktor bisa bekerja dengan lebih ekstra agar terselesaikan tepat waktu.
Bahkan, Komisi IV DPR Papua berharap ketika menjelang pelaksanaan PON, seharusnya pekerjaan itu sudah diserahkan untuk bisa digunakan uji coba.
“Ya, minimal 1 bulan sebelumnya sudah selesai, sehingga hanya pembenahan kecil – kecil saja yang dilakukan,” ujarnya.
Untuk itu, kata Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua akan memanggil dinas untuk bisa mendengar secara langsung terkait kendala hingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan pembangunan sarana penunjang pada sejumlah venue PON itu.
Padahal, ujar Beatrix Monim, anggaran untuk pembangunan sarana penunjang venue PON itu, sudah dianggarkan pada tahun 2020.
“Tadi kami turun di lapangan, kontraktor yang mengerjakan itu merasa sedikit terganggu. Karena venue sudah selesai, sementara mereka sedang pemeliharaan, namun ada pekerjaan baru yang tentu membutuhkan biaya lebih lagi untuk pemeliharaan. Ini berarti kita perlu menanyakan kembali terkait koordinasi dari setiap dinas, Dinas PUPR dan Disorda bersama kontraktor, karena pekerjaan ini saling berkaitan satu sama lain,” paparnya.
Ia mencontohkan pada venue Baseball dan Softball, pihaknya menemukan bahwa pekerjaan saling menunggu, kontraktor yang satu menunggu kontraktor lain menyelesaikan pembangunan talud, kemudian baru dibangun pagar, setelah itu penataan kawasan.
“Nah, ini perlu koordinasi oleh pemilik pekerjaan yang dilakukan bersama kontraktor sehingga tidak menimbulkan kerugian baik itu kontraktor maupun penyelenggara PON maupun tuan rumah. Koordinasi itu, bukan hanya melalui rapat, tapi harus turun lapangan,” ujarnya.
Dikatakan, meski dalam kontrak kerja itu, dengan batas waktu 90 hari, 120 hari atau 200 hari, namun waktu pelaksanaan PON tinggal 76 hari, sehingga dibutuhkan kerja ekstra untuk menyelesaikan pekerjaan.
“Namun, yang perlu dipertanyakan, apakah dengan buru-buru, lalu mengabaikan kualitas pekerjaan? Atau kah tetap kualitas pekerjaan tetap dijaga, karena seluruh venue dan sarana penunjang PON itu dibangun bukan hanya untuk PON saja, tapi bertahun-tahun digunakan dengan kualitas terbaik, sehingga dianggarkan dengan dana yang besar,” tegasnya.
Terkait dengan persiapan ketika pelaksanaan PON di depan mata, Beatrix Monim berharap bisa berjalan dengan baik dan nama baik Pemprov Papua.
“Tentu Dinas PUPR harus bekerja ekstra melakukan pengawasan terhadap kontraktor sehingga bisa menjaga nama baik dan kemudian bisa meraih tujuan bukan hanya sukses prestasi saja, tapi juga sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi, dengan menyiapkan seluruh penyelenggaraan PON ini dengan baik,” katanya.
Dikatakan, pihaknya berharap ke depan agar setiap perencanaan yang dilaksanakan dengan melihat kondisi sebenarnya, kemudian direncanakan sehingga tidak seperti saat ini.
“Pekerjaan yang direncanakan, ada yang sebenarnya harus ada akses jalan lain, sehingga pekerjaan tidak terhambat. Tapi, karena tidak ada perencanaan, kemudian tidak ada pekerjaan, akhirnya pekerjaan lain bisa terhambat seperti di Venue Baseball dan Softball itu, hingga sampai saat ini tidak ada akses jalan masuk. Apakah tidak ada atau belum dikerjakan, dinas harus menjelaskan kepada kami, karena dana Rp 140 miliar untuk mengerjakan sarana penunjang itu, bukan dana kecil,” ujarnya.
Komisi IV DPR Papua berharap ada keseriusan dari Dinas PUPR bersama kontraktor untuk bersama-sama sehingga bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Apalagi, dalam tahun anggaran sebelumnya, Dinas PUPR mengembalikan anggaran yang cukup besar, sehingga sangat merugikan pemerintah dan masyarakat, mestinya anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur lainnya, tetapi tidak bisa karena dinas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Tentu dengan satu komitmen kita bersama bahwa penyelenggaraan PON ini harus sukses. Itu saja tujuan kita dan nama baik Papua sebagai tuan rumah PON harus tetap dijaga, sehingga tamu yang datang di Papua, dengan harapan yang baik dan membawa kesan dan suka cita yang baik ketika kembali ke daerahnya masing-masing,” imbuhnya. (bat)
