JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH meminta proses hukum terhadap dua oknum anggota TNI AU yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang warga Merauke, harus dilakukan secara transparan dan terbuka hingga diketahui oleh seluruh rakyat Papua.
“Kami minta kedua oknum anggota TNI itu diproses hukum secara transparan dan dilihat oleh seluruh rakyat bahwa benar mereka diproses hukum. Jangan dikirim ke Jakarta, baru tidak diproses,” tegas Yunus Wonda, Rabu, 28 Juli 2021.
Dengan proses hukum yang transparan itu, kata Yunus Wonda, akan menjadi shock teraphy bagi aparat yang lain yang bertugas di Papua.
“Jangan kita membuat tindakan-tindakan yang membuat psikologi orang Papua yang hidup mau aman itu, terganggu oleh situasi seperti itu. Nanti, kalau orang Papua menuntut keadilan, tapi nanti justru disalahkan,” tegasnya.
Meski sudah ada permintaan maaf yang disampaikanoleh Kasau, namun Yunus Wonda meminta agar proses hukum terhadap kedua oknum anggota TNI AU itu, harus dilakukan secara transparan dan dilihat oleh seluruh rakyat Papua.
Yunus Wonda mengatakan, pihaknya atas nama lembaga DPR Papua sangat menyayangkan sikap-sikap arogan yang selalu dipertontonkan oleh aparat.
“Ini kan sikap dan tindakan yang tidak terpuji. Kami sangat mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU di Merauke,” kata Yunus Wonda.
Apalagi, ujar Yunus Wonda, korban dalam keadaan tidak normal alias penyandang difable. “Kalau ditarik keluar saja tidak apa-apa, tapi dibawa ke pinggir jalan, kemudian diinjak kepalanya. Persis sekali kejadian di Amerika,” ujarnya.
Untuk itu, Yunus Wonda mengingatkan kepada semua aparat yang bertugas di Papua harus peka, bisa mengikuti dinamika kondisi di Papua. Dan tindakan arogansi oknum aparat itu, diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Arogansi – arogansi yang dimiliki itu harus hilang. Kami ini bagian dari rakyat, kami juga bagian dari anak bangsa yang harus diperlakukan sama. Itu kemarin, sudah kelihatan sekali, bagaimana perlakuan itu sangat biadap dan tidak manusiawi, karena korban tidak normal,” tandasnya.
Ia juga menyayanhkan bahwa dalam rekaman video yang ada di dalam warung itu, seakan-akan mengompori anggota untuk melakukan hal yang tidak bagus.
“Ini kan tidak boleh. Ya kalau orang dalam keadaan normal, ceritanya berbeda ya. Ini kan orang dalam keadaan tidak normal. Mau dia dalam keadaan mabuk, bukan persoalan tapi dia dalam keadaan orang yang bukan normal, hak-hak mereka harus dihargai dari orang yang normal,” katanya.
Berkaca dari peristiwa di Merauke itu, Yunus Wonda mengharapkan kepada semua aparat yang bertugas di Papua harus bisa merasakan psikologis yang sedang terjadi di Papua ini.
“Bagaimana kita menciptakan kondisi di Papua ini harus aman dan nyaman. Sering kali kita sendiri tidak bisa menciptakan kondisi itu, terus nanti menyalahkan rakyat. Kemudian rakyat melakukan protes, masyaraka disalahkan,” pungkasnya.
Terkait insiden di Merauke itu, Yunus Wonda meminta seluruh masyarakat di Papua untuk tetap tenang dan menyerahkan proses terhadap dua oknum anggota TNI AU di Merauke itu, kepada yang berwajib.
“Tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Sebenarnya, ini sangat memalukan. Rakyat itu untuk diberikan perlindungan, sehingga kami sangat menyayangkan kejadian itu, apalagi dilakukan terhadap orang Papua yang difable atau tidak normal. Seluruh orang Papua melihat kejadian itu, sangat menggelitik sekali,” imbuhnya.
Kasus kekerasan atau tindakan yang tidak terpujji terhadap seorang warga Merauke yang diduga dilakukan dua oknum TNI AU itu, sempat viral dan mendapat kecaman dari berbagai pihak di Papua.
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan tindakan berlebihan terhadap seorang warga di Jalan Raya Mandala, Muli, Merauke, Papua.
“Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya,” kata Fadjar. (bat)
