JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua tampaknya sangat kesal dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua. Pasalnya, sejumlah pekerjaan sarana penunjang di sejumlah venue PON mengalami keterlambatan. Padahal, pelaksanaan PON tinggal 80 hari lagi.
Kekesalan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama Anggota Komisi IV DPR Papua, Apeniel Sani, Herman Yogobi, Alfred F Anouw, Timotius Wakur, Yotam Bilasi dan Arnold Walio, usai meninjau sejumlah kegiatan sarana pendukung venue PON di Sentani dan Jayapura, Kamis, 15 Juli 2021.
Menurutnya, pekerjaan – pekerjaan sarana penunjang di venue PON atau pendukung seperti pagar, jalan, draenase dan sebagainya ini, rata-rata baru dikerjakan.
“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat menyesalkan pekerjaan ini, karena anggarannya sudah ditetapkan tahun 2020, namun informasi dari Dinas PUPR beberapa pekerjaan salah satunya di GOR STT GIDI Stakin, Sentani, Jayapura dan STT IS Kaijne Abepura ini, baru ditenderkan dan baru dikerjakan Juni – Juli 2021,” kata Beatrix Monim kepada wartawan.
Menurutnya, keterlambatan pekerjaan ini ada pada dinas, sebab dananya sudah tersedia, namun pekerjaannya terlambat sehingga Dinas PUPR harus menjelaskan kepada Komisi IV DPR Papua.
“Kenapa sampai terlambat? Karena dananya sudah dianggarkan tahun 2020 dan dianggarkan sebagai pekerjaan multiyear. Itu berarti dengan harapan ketika pekerjaan itu sudah dilelang dan ada pemenangnya, berarti di tahun 2021 seharusnya pada bulan Juli dan Agustus sudah selesai,” tandasnya.
Dengan demikian, lanjut Beatrix Monim, para tamu dan duta-duta olahraga yang datang ke Tanah Papua ini dengan nyaman dan tinggal di sini.
Bahkan, ketika mereka tinggal dan mempersiapkan diri untuk bertanding, tidak lagi diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan ini dan tentu saja dapat menganggu konsentrasi para atlet dan nama baik Pemprov Papua seolah-olah belum siap, karena pekerjaan kecil – kecil ini belum selesai.
“Saat ini, venue yang besar sudah selesai, kenapa sarana dan prasarana penunjang ini belum selesai dibangun,” ujarnya.
Untuk itu, kata Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua turun dan akan menanyakan lagi kepada Dinas PUPR penyebab keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang PON tersebut.
“Anggaran sudah tersedia, tapi pekerjaannya terlambat. Nah ini yang perlu dijelaskan oleh dinas kepada kami. Kami sendiri sudah menetapkan anggaran dari tahun 2020, makanya pekerjaan dimasukkan dalam multiyear karena dengan asumsi agar tidak terjadi keterlambatan karena proses lelang akan kemudian menghambat pekerjaan ini bisa berjalan. Itu tujuan dari dinas menjelaskan seperti itu, makanya dimasukkan dalam multiyear, tapi ternyata sampai hari ini pekerjaan yang kita dapatkan di lapangan, rekan-rekan wartawan bisa dilihat sendiri pekerjaannya seperti ini,” paparnya.
Untuk itu, Beatrix Monim menegaskan jika hal itu menjadi stressing bagi Komisi IV DPR Papua, meski kontraknya sampai bulan Oktober 2021, apalagi pihaknya mendapatkan informasi bahwa 2 Oktober baru selesai jangka waktu kerjanya.
Ia berharap hal itu tidak terjadi, apalagi tamu dan duta olahraga dari berbagai provinsi di Indonesia akan datang bulan September 2021. Informasinya September, menurut Ketua Harian PB PON, itu sudah ada kontingen pertama yang tiba, 23 September.
“Kita harap ini tidak terjadi, sehingga Papua sudah benar-benar siap, tapi pekerjaan yang kecil-kecil ini tentu akan menganggu kita. Makanya kita terus menggenjot agar pekerjaan ini segera selesai. Dinas harus memberi perhatian terutama kepada pengusaha yang mengerjakan ini juga harus membantu pemerintah,” katanya.
“Kenapa? Karena kita turun di Venue Menembak, di sana pekerjaan yang besar Rp 14 miliar, tapi pekerjanya hanya terlihat 10 – 15 orang. Sementara banyak sekali yang belum terselesaikan,” sambungnya.
Politisi Partai Nasdem ini berharap pengusaha harus membantu, bukan sekedar bekerja saja, tapi harus membantu pemerintah menyelesaikan fasilitas penunjang tersebut. Apalagi, materialnya tidak jauh.
“Uangnya ada, tapi terlambat. Terlambatnya ini kita akan cari tahu dan mencari solusinya,” tandasnya.
Ditanya apakah ada indikasi kesengajaan, Beatris Monim memastikan tidak ada. Namun demikian, untuk memastikan hal itu, pihaknya akan memanggil Dinas PUPR untuk mendapatkan penjelasan.
Ditanya apakah karena faktor Covid-19 sehingga terlambat? Beatrix Monim menambahkan, jika alasan karena situasi Covid-19 tidak bisa, sebab khusus pekerjaan seperti ini diijinkan oleh pemerintah, karena akan digunakan sebagai ivent nasional sehingga diijinkan bekerja. Bukan mengumpulkan massa.
“Jadi, alasan Covid-19 bukan menjadi alasan yang bisa digunakan untuk pekerjaan ini terlambat,” pungkasnya. (bat)
