JAYAPURA, Papuaterkini.com – Adanya demo dari kepala kampung dan masyarakat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Pegunungan Bintang, ditanggapi serius Tarius Mul, SSos, Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo.
Tarius Mul mengajak masyarakat untuk mendukung program kerja Pemkab Pegunungan Bintang dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Birdana, ST, MSi dan Piter Kalakmabin, AMd.
“Masyarakat dan kepala kampung tidak perlu demo. Ini masa kerjanya dalam 1 tahun anggaran sudah lewat. Kalau demo-demo terus, anggaran ini mau dibawa kemana? Ini yang penting dan jangan kita demo-demo terus, akhirnya pembangunan tidak berjalan dengan baik, rakyat menjadi korban nantinya,” kata Tarius Mul di Jayapura, Kamis, 7 Juli 2021.
Menurutnya, bukan Pemkab Pegunungan Bintang dibawah kepemimpinan Spei Birdana – Piter Kalakmabin tidak mampu membangun, namun jika diganggu dengan demo – demo terus, maka pemerintahan bisa lumpuh sehingga tidak bisa melakukan berbagai program pembangunan dan melayani masyarakat dengan baik.
Yang jelas, meski dalam Pilkada lalu mendukung paslon Constan Oktemka – Deky Deal, namun ia telah mengakui kemenangan Spei Birdana – Piter Kalakmabin, sehingga harus mendukung mereka untuk membangun Pegunungan Bintang ke depan yang lebih baik.
“Tidak boleh ada yang mengganggu pemerintahan yang sedang membangun. Jika ada masalah, bisa langsung berkomunikasi dengan cara yang bijak, tanpa mengganggu pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Pegunungan Bintang,” ujarnya.
Menurutnya, menyelamatkan dan mengawal pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang jauh lebih penting daripada mementingkan kelompok, tetapi harus berpikir untuk kepentingan rakyat sehingga dapat menikmati berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan Pemkab Pegunungan Bintang.
“Percayakan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang untuk membangun daerah itu dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta kepada masyarakat dan kepala kampung untuk menyampaikan aspirasi dengan baik kepada bupati dan wakil bupati, tanpa mengganggu proses pembangunan di daerah.
“Demo itu dapat mengganggu proses pembangunan. Belum lagi jika disusupi pihak ketiga. Pasti rakyat akan menjadi korban. Politik sudah berakhir. Kita sekarang mendukung pemerintah yang ada untuk membangun, tinggalkan kepentingan kelompok atau individu maupun suku,” ujarnya.
Ia berharap kepada bupati dan wakil bupati untuk pro aktif dengan bekerjasama bersama stakeholder baik di daerah maupun provinsi sebagai mitra dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah itu.
“Jangan pak bupati jalan sendiri, ketua DPR sendiri. Tapi sama-sama mendukung pembangunan di Pegunungan Bintang,” imbuhnya.
Soal dana desa terlambat, diakui Tarius Mul, memang berbagai daerah juga mengalami keterlambatan, sehingga masyarakat dan kepala kampung untuk bersabar.
“Pimpinan daerah ya harus menjelaskan dengan baik kepada kepala kampung dan masyarakat agar mereka memahami. Ya diharap pencairannya bisa dilakukan sekaligus, bukan per tahap supaya rakyat dan kepala kampung juga puas dan tidak mengganggu pemerintahan yang ada,” pungkasnya. (bat)
