SENTANI, Papuaterkini.com – Ratusan masyarakat dari masyarakat adat pesisir Danau Sentani yang menamakan diri Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura menduduki Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 26 Juli 2021.
Bahkan, masyarakat juga membakar tiga buah ban mobil bekas saat melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura itu.
Aksi demonstrasi dimotori oleh Manase Bernard Taime, menyampaikan beberapa tuntutan yang ditujukan baik kepada Pemkab Jayapura maupun DPRD Kabupaten Jayapura.
Warga mendesak Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan seluruh anggotanya segera membentuk Pansus LHP BPK RI Perwakilan Papua terkait dengan dana hibah banjir bandang dari BNPB mengenai Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana di Kabupaten Jayapura.
“Maksud dan tujuan kami disini untuk menemui bapak Bupati untuk menanyakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB yang sampai saat ini tidak ada kejelasan,” tegas Koordinator Aksi Manase Bernard Taime dalam orasinya.
“Kami akan bertahan di tempat ini, sampai dengan ada kejelasan yang pasti dari DPRD, maka kami bisa meninggalkan tempat ini,” sambungnya.
Aksi demo yang juga melibatkan para Ondofolo dari sejumlah kampung yang ada di pesisir Danau Sentani ini seperti Ondofolo Kampung Bambar, Orgenes Kaway dan Ondofolo Kampung Sosiri, Boas Assa Enock.
Ondofolo Kampung Bambar, Origenes Kaway, dihadapan massa aksi menyampaikan tujuan pihaknya datang kesini sesuai kesepakatan untuk mendapat jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Jayapura terkait dana hibah banjir bandang dari pemerintah pusat, karena sampai saat ini tidak tersalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir bandang dan longsor tersebut.
“Kami mohon kepada bapak Bupati agar dapat memberikan penjelasan kepada kami, karena ini sudah cukup lama sejak tahun 2019 lalu sampai dengan sekarang belum ada kejelasan,” kata Origenes Kaway yang juga Anggota DPR Papua tersebut.
Orgenes Kaway mendesak DPRD Kabupaten Jayapura membentuk pansus. “Kalau tidak hadir semua baik dari Dapil I dan 2, maka kami massa pendemo akan tetap bertahan di sini sampai ada keputusan yang jelas,” tandasnya.
Usai orasi dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan sikap dari 13 anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk mendukung pembentukan Pansus Kemanusiaan. Yakni, Lerry Patrix Suebu, Basuki, Sihar Lumban Tobing, Apolos Lay, Eymus Weya, Kilion Kogoya, Wagus Hidayat, Piet Hariyanto Soyan, Slamet, Angganetha Wally, Clief Ohee dan Irene Syaranamual.
Usai penandatanganan pernyataan sikap, dilanjutkan dengan pembacaan aspirasi atau pernyataan sikap dari Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa Masyarakat adat meminta tindaklanjuti penemuan dana hibah dari pemerintah pusat
“Batalkan SK Bupati Jayapura mengenai Hunian Tetap (Huntap) dan masyarakat menuntut dana hibah Rp 53 miliar,” katanya.
Bahkan, masyarakat mengamcan jika Pansus Kemanusiaan tidak dibentuk, maka Ketua DPRD harus ganti dari jabatannya.
“Hadirkan Bupati Jayapura didepan masyarakat adat untuk menjelaskan dana hibah dari pemerintah pusat itu,” pungkasnya.
Unjuk rasa yang dimulai dari pagi hari itu berjalan lancar, tertib dan aman, karena mendapat pengawalan dari personil TNI-Polri.
Usai aparat keamanan baik itu TNI-Polri melakukan negosiasi dengan massa pendemo, akhirnya tepat pukul 16.30 WIT massa demo membubarkan diri.
Untuk diketahui, aksi pemalangan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura ini juga membuat aktivitas pelayanan pemerintahan lumpuh, walaupun kehadiran ASN hanya sekitar 50 persen, akibat pembatasan dalam aturan PPKM yang membuat sekitar 50 persen ASN bekerja dari rumah (Work From Home) dan 50 persen lainnya bekerja dari kantor (Work From Office).
Hasil negosiasi antara aparat keamanan dengan massa pendemo, diketahui pertemuan akan dilanjutkan pada Rabu, 28 Juli 2021 pukul 09.00 WIT di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura. (irf)
