JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai meminta Pemprov Papua memberikan perhatian serius terhadap UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Provinsi Papua yang ada di Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura dan Kampung Harapan, Sentani Timur Kabupaten Jayapura.
“Dalam kunjungan Komisi II DPR Papua ke tempat pembibitan ternak milik Pemprov Papua di Koya Barat dan Kampung Harapan, baru-baru ini, kami melihat perlu perhatian Pemprov Papua khususnya di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura yang merupakan UPTD lama milik Pemprov Papua,” kata Jhon Gobai, Senin, 26 Juli 2021.
Bahkan, John Gobai menyarankan Pemprov Papua melalui Dinas Peranian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua agar melakukan rehabilitasi dan menata kembali sehingga dapat menjadi kawasan pembibitan dan penggembalaan ternak.
Apalagi, lanjut John Gobai, masyarakat Papua yang juga adalah peternak memerlukan bibit ternak, sehingga perlu ada tempat pembibitan ternak yang besar agar bibit tersedia yang setiap saat dapat memproduksi bibit dan tempat pemasaran bibit.
John Gobai berharap kawasan pembibitan ini juga dapat dikembangkan sebagai tempat pendidikan dan wisata bagi masyarakat.
“Untu itu, kami mohon adanya Perhatian serius Pemerintah agar UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Provinsi Papua,” ujarnya.
John Gobai menambahkan, jika Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar berupa lahan dan sumber pakan yang cukup besar.
Potensi ini sangat baik untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan subsektor peternakan, khususnya untuk pengembangan babi, sapi potong, sapi perah dan ayam dengan cara memberikan penguatan terhadap Balai Pembibitan Ternak milik Pemprov Papua, di Koya Barat, Kampung Harapan dan Besum serta pengembangan kawasan pengembangan ternak.
“Pengembangan usaha peternakan babi, sapi perah dan sapi potong, ayam petelur memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Papua, termasuk juga untuk pemenuhan pangan asal ternak yang merupakan kebutuhan dasar utama manusia dan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia,” imbuhnya. (bat)
