JAYAPURA, Papuaterkini.com – Polda Papua mulai melaksanakan pembatasan mobilitas warga dengan sistem ganjil genap di empat titik jalan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sistem itu, diterapkan selain untuk mencegah penyebaran kasus baru Covid-19 juga sebagai uji coba pengalihan arus lintas jelang pelaksanaan PON XX di Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE menilai jika penerapan ganjil genap di Papua itu, tampaknya belum bisa diberlakukan.
“Jika kita lihat, system ganjil genap itu untuk menekan penyebaran Covid-19. Saya pikir, pemerintah dan Polda Papua harus melihat kembali. Saya tidak sepaham dengan penerapan ganjil genap,” katanya.
Sebab, jika tujuannya untuk mencegah penyebaran pandemic Covid-19, Jhony Banua Rouw justru mempertanyakan angkutan umum.
“Pertanyaan bagi saya, kalau masyarakat pakai kendaraan, maka jika ia ganjil maka dia akan tinggalkan motor atua kendaraan pribadinya, kemudian naik angkut. Berarti penyebaran Covid-19 bisa lebih besar, jika dibandingkan naik kendaraan pribadi,” ujarnya.
Jika bisa menerapkan system ganjil genap arus lalu lintas ini, lanjut Jhony, pemerintah harus memastikan bahwa angkutan umumnya melakukan protokol kesehatan dengan baik, jumlah penumpang dibatasi.
“Pertanyaannya, jumlah penumpang angkutan umum ini dibatasi atau tidak? Kalau tidak dibatasi, bisa menimbulkan klaster baru menurut saya, pandemic Covid-19 bisa bertambah, karena orang dipaksakan naik motor sendiri, tidak bersentuhan dengan orang lain, akhirnya bersentuhan setelah diberlakukan ganjil genap ini,” jelasnya.
Untuk itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw meminta agar uji coba penerapan system ganjil genap itu, harus didiskusikan terlebih dahulu. Sebab, endingnya untuk menekan penyebaran Covid-19.
Jika system ganjil genap itu untuk menangani macet menuju PON XX, Jhony mengaku tidak mempermasalahkannya, sehingga ada rekayasa lalu lintas. Apalagi, ada ratusan bus yang akan masuk ke Kota Jayapura dan sekitarnya.
“Nah, itu akan menggangu transportasi. Itu kami setuju. Tapi kalau semata-mata hanya untuk menekan Covid-19, menurut saya tidak tepat,” tandasnya.
Apalagi, ujar Jhony, penerapan system ganjil genap itu, membuat masyarakat semakin memburuk dari sisi ekonomi. Sedangkan, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua ditengah pandemic Covid-19 masih cukup bagus.
“Saya harap itu dapat dilihat kembali. Jangan membuat rakyat kita semakin susah, karena dia tidak bisa jualan. Bagaimana dengan tukang sayur, mama-mama yang biasa jualan, kalau kita batasi maka kita sangat menekan pertumbuhan ekonomi terutama kita punya pengusaha – pengusaha yang ada di Papua,” paparnya.
Jhony mengakui jika memang penerapan system ganjil genap itu, tidak tepat lantaran kondisi jalan di Papua umumnya dalam terbatas. Apalagi, akses lain atau jalan alternative tidak banyak seperti di kota – kota besar lainnya.
“Mestinya, yang harus dilakukan adalah pembatasan orang pergi bekerja, terutama PNS. Kalau kita batasi orang pakai kendaraan, tapi orang tetap masuk kerja, ya bagaimana? Maka terpaksa mereka akan numpang atau naik angkutan umum sehingga berisiko penyebaran Covid-19,” imbuhnya. (bat)
